Gawat, Terminal Peti Kemas Koja Lumpuh

JAKARTA, KOMPAS.com — Terminal Peti Kemas atau TPK Koja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/5/2010), dilaporkan lumpuh. Semua pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja TPK Koja memutuskan mogok kerja mulai pukul 00.00 tanggal 1 Mei 2010.

Mereka menuntut perbaikan kinerja perusahaan dan kualitas alat kerja agar pada akhirnya ada kenaikan kesejahteraan pekerja yang setara dengan perusahaan sejenis di Tanjung Priok, yakni Jakarta International Container Terminal atau JICT.

"Kami mohon maaf kepada semua konsumen atas terhentinya layanan di Koja sebab kami tahu mogok kerja ini memang akan merugikan perusahaan, merugikan konsumen, dan merugikan kami sendiri karena tidak bekerja. Namun, kami yakin, apa yang kami lakukan ini bisa memperbaiki seluruhnya," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja TPK Koja Tedy Herdian saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/5/2010).

Menurut Tedy, pihaknya menutut tiga hal kepada manajemen TPK Koja. Pertama, ubah status perusahaan dari KSO (kerja sama operasi) menjadi perseroan terbatas (PT) agar lebih kuat.

Kedua, meminta perusahaan menambah investasi agar peralatan kerja menjadi lebih baik, memiliki standar keselamatan, dan lebih baru.

Ketiga, meminta manajemen memperbaiki sistem kesejahteraan pekerja. Selama ini pekerja TPK Koja merasa mendapatkan diskriminasi dari pemilik usaha, yakni sebuah perusahaan pengelola pelabuhan terkemuka di Hongkong dengan PT Pelindo.

"Ada kesan, jika pemilik usahanya asing, perlakuan kepada pekerja jauh lebih baik sebab antara JICT dan TPK Koja sama-sama dimiliki oleh perusahaan yang sama, yakni perusahaan Hongkong dan Pelindo. Hanya saja, di Koja, pemilik yang dominan adalah PT Pelindo, yakni 52 persen, sedangkan di JICT, Pelindo hanya memegang 49 persen saham," ujar Tedy.

Pemogokan ini akan berlangsung dua hari. Serikat Pekerja Koja akan mendapatkan dukungan dari SP JICT jika semua tuntutan tidak dipenuhi. Jika JICT ikut mogok, akan terjadi masalah besar di Tanjung Priok, terutama berhentinya semua layanan ekspor impor dan bongkar muat kapal di pelabuhan yang melayani 70 persen ekspor dan impor nasional itu.