Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jokowi Bukan Hanya Gubernur PDI-P

Kompas.com - 21/10/2012, 15:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Syahrial menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukan hanya gubernur milik PDI-P saja, melainkan gubernur semua masyarakat yang juga gubernur semua partai politik di dalam DPRD DKI.

"Terkait antisipasi parpol lain yang bukan pendukung, kami harapkan fraksi parpol lain ikut menyukseskan program beliau karena Jokowi bukan hanya gubernur PDI-P, melainkan gubernur semuanya," kata Syahrial di Kantor DPD PDI-P DKI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Ia mengatakan, antisipasi konkret yang akan dilakukan PDI-P terkait parpol non-pendukung di DPRD adalah dengan mengadakan rakerda.

"Kami adakan rakerda, rapat-rapat partai. Di dewan kami proses pembahasan anggaran, kami akomodir dalam pembahasan nanti minggu depan, akhir 2012, mengikuti yang sudah diputuskan, mengarahkan janji-janji Jokowi untuk sudah bisa di-launching bulan depan," kata Syahrial.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Djarot Syaiful Hidayat mengaku telah menugaskan ranting-ranting partai untuk mengawal, mengawasi, memfasilitasi, dan menindaklanjuti kebijakan Jokowi-Basuki sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

"Kalau sekarang baru sampai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2013," kata Djarot.

Djarot menambahkan, PDI-P telah melarang keras seluruh kader partai untuk mencampuri penataan birokrasi DKI.

"Semua itu kewenangan penuh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," kata Djarot.

Menurut Djarot, langkah PDI-P untuk membawa Jokowi-Basuki di Jakarta bukan hanya untuk mempertaruhkan kepemimpinan, mempertaruhkan masa depan DKI lima tahun ke depan, melainkan juga untuk mempertaruhkan PDI-P sebagai partai yang besar.

"Oleh sebab itu, kami menginstruksikan kader untuk mengawal dan menindaklanjuti, termasuk legislatif. Langsung ditindaklanjuti dengan rakerda sebagai bentuk tanggung jawab parpol. Keberadaan parpol ini mutlak. Di dalam parpol, kader digodok, juga sebagai pertaruhan Jokowi lulus ujian menjadi kader terbaik," ujarnya.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com