Marzuki Desak Moratorium Izin Pembangunan di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan pemberian izin pembangunan gedung di Jakarta. Pasalnya, pembangunan gedung tersebut mengurangi daerah resapan air.

"Gubernur DKI harus melakukan moratorium izin-izin pembangunan gedung. Kalau izin jalan terus, ini berbahaya," kata Marzuki ketika menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Selain Marzuki, hadir tiga pimpinan DPR lain, yakni Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Taufik Kurniawan. Selain bertemu pimpinan DPR, Jokowi juga bertemu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Marzuki memberi contoh pembangunan Mall Taman Ria Senayan yang ditentang DPR. Jika izin pembangunan keluar, menurut Marzuki, akan memperparah kawasan Senayan, baik resapan air maupun kemacetan.

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPD, Wakil Ketua DPD Laode Ida juga menyoroti pembangunan di Jakarta yang melewati batas. Salah satunya pembangunan mall-mall dalam beberapa tahun terakhir.

"Itu mengakibatkan berkurangnya daerah resapan. Dulu PIK (Pantai Indah Kapuk) dikritik orang karena berdampak pada resapan air," kata Laode.

Kepada para pemimpin ketiga lembaga itu, Jokowi memaparkan langkah yang akan dilakukan pihaknya dan pemerintah pusat, yakni membuat 20.000 sumur resapan di Jakarta di tahun 2013. Program lain, menormalisasi aliran air di sungai di Pesangrahan, Angke, dan Sunter.

Program selanjutnya, tambah Jokowi, akan dibuat sodetan dari Kali Ciliwung, tepatnya di daerah Otto Iskandardinata ke Kanal Banjir Timur, serta memasang pompa-pompa besar di utara Jakarta. Jokowi berharap pembangunan waduk di Ciawi dan Cimanggis serta pembangunan Deep Tunnel direalisasikan.

Jokowi menilai berbagai program itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah banjir di Jakarta jika tidak ada pembenahan di hulu, yakni kawasan Bogor dan kota lain di sekitar Jakarta. "Oleh sebab itu, komunikasi perlu dengan vertikal (pusat) dan samping kanan, kiri (Pemprov Jabar dan Banten)," kata Jokowi.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
BANJIR RENDAM JAKARTA