Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Pernah Diminta Pecat Dirut PT KAI

Kompas.com - 13/08/2013, 07:34 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pernah mendapat ribuan SMS dari masyarakat yang memintanya untuk memecat Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan. Hal itu terjadi saat KAI mulai melakukan pembongkaran terhadap kios-kios pedagang di semua stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek sekitar akhir 2012.

Namun, kata Dahlan, dia tidak menghiraukan hal itu. Dia yakin, Jonan melakukan hal tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, demi menciptakan stasiun yang indah, bersih, dan modern.

"Saya diminta menegur, memarahi, dan memecat Jonan. Tapi saya tidak hiraukan itu. Saya sampaikan kepadanya jalan terus!" tulis Dahlan dalam buku Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia.

Jonan amat bersyukur atasannya tersebut tidak memecatnya. Menurutnya, hal itu karena Dahlan sangat percaya padanya bahwa apa yang dia lakukan demi meningkatkan jumlah penumpang KRL agar bisa mengangkut 1,2 Juta orang per harinya pada 2018. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang penugasan kepada PT KAI untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana kereta Bandara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar Jabodetabek.

"Dan buktinya, sampai sekarang saya enggak dipecat, kok," ujar Jonan saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Senin (12/8/2013).

Di awal Desember 2012 hingga Mei 2013, PT KAI giat melakukan penertiban terhadap ribuan kios pedagang di puluhan stasiun di Jabodetabek. Penertiban dilakukan dengan pembongkaran kios di area stasiun ataupun penertiban terhadap pedagang asongan di peron. Total ada 4.525 kios di 67 stasiun yang ditertibkan.

Pembongkaran tidak berjalan mulus karena di beberapa stasiun para pemilik kios melakukan perlawanan, seperti di Stasiun Depok Baru, Duri, Kalideres, Pasar Minggu, Pondok Cina, dan Universitas Indonesia. Khusus di Stasiun Pondok Cina dan Universitas Indonesia, para pemilik kios bahkan mendapat dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Di dua stasiun itu, beberapa kali penertiban dibatalkan karena situasi tidak kondusif. Selain BEM UI, PT KAI juga mendapat penentangan dari LBH Jakarta, Komnas HAM, dan beberapa anggota DPR. Mereka menyatakan KAI tidak berhak melakukan penggusuran dan meminta KAI menghentikan proses pembongkaran sampai ada kejelasan relokasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

Megapolitan
8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

Megapolitan
Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Megapolitan
Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com