Ingat Kata Basuki, Buruh Tuntut UMP DKI 2014 Rp 3,7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Buruh DKI Jakarta menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 dapat dinaikkan menjadi Rp 3,7 juta. Sekjen Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan, tuntutan itu sesuai pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang pernah mengatakan bahwa standar hidup pekerja di Jakarta adalah Rp 4 juta.

"Sekarang kami menghendaki adanya kenaikan sekitar Rp 3,7 juta, angka itu tidak mengada-ada," kata Toha, di Konferensi Pers KSPI, Hotel Mega Pro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2013).

Pernyataan Basuki itu, kata dia, adalah sebuah kewajaran apabila standar upah minimum mencapai Rp 4 juta. Walaupun pihaknya menginginkan standar Rp 4 juta, tetapi sesuai rekomendasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), standar kebutuhan hidup layak (KHL) oleh DPP Aspek Indonesia pada Agustus 2013 adalah Rp 3.761.455 dengan pertimbangan di 84 items.

Angka KHL itu bisa naik ketika surveinya dilakukan pada Oktober-Desember 2013. Ia kemudian menjelaskan, pada pertemuan Basuki dengan buruh, satu tahun yang lalu, Basuki pernah mengeluarkan statement bahwa upah di Ibu Kota idealnya Rp 4 juta.

Saat itu, ia menjelaskan, Basuki memandang angka UMP senilai Rp 2,7 juta tidak memenuhi kebutuhan pekerja di Jakarta.

"Kalau kita langsung setuju upah kita Rp 4 juta. Kami yakin, kondisi semakin tidak baik. Ini hak kami menuntut, telah lama kami dinistakan di Jakarta," kata Toha.

Menurutnya, wajar apabila nilai UMP di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Pasalnya, perputaran uang di Jakarta mencapai 60 persen.

Perhitungan peningkatan nilai UMP itu berdasarkan penghitungan rumah, tarif listrik, kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), dan transportasi. "Kami walaupun miskin punya handphone sampai 2 dan 3, dan kami juga menuntut untuk ada unsur pulsa di dalam upah," kata Toha.