Basuki Pilih KJS Jadi Program Andalannya

"Aku pribadi senang KJS sudah terlaksana karena bagiku yang paling penting itu orang jangan sampai sakit dan jangan sampai orang miskin tidak boleh berobat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Kendati demikian, ia menyadari program tersebut masih memiliki banyak kekurangan. Sebab, belum semua rumah sakit mau menggunakan KJS. Selain itu, ada perbedaan tarif premi antara Pemprov DKI dan Kementerian Kesehatan.

"Minimal program ini sudah bergulir, dan yang penting bagi orang itu jaminan kesehatan karena itu dasar dari semua dasar," kata dia.

Sudah hampir satu tahun ini KJS dikucurkan untuk warga Ibu Kota. Peluncuran KJS pertama kali pada 10 November 2012 lalu. Setelah selesai dicetak, kartu tersebut disalurkan ke enam kelurahan kumuh dan padat penduduk.

Kelurahan-kelurahan tersebut merupakan wilayah prioritas utama penyebaran kartu tersebut. Enam kelurahan itu adalah Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora. Enam kelurahan kumuh dan padat penduduk tersebut menjadi prioritas utama karena dianggap menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan potret kesehatan yang buruk.

Pada dasarnya, kartu ini dapat digunakan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis pada segala jenis penyakit. Kartu itu baru berlaku jika warga pemegang kartu bersedia menjalani pengobatan di puskesmas atau rawat inap di rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas tiga. Kalaupun ruang rawat inap di RSUD kelas tiga sudah penuh sehingga tak dapat menampung pasien lagi, pasien dengan kartu tersebut akan di-upgrade ke RSUD kelas dua.

Penyebaran Kartu Jakarta Sehat dilakukan secara bertahap. Sampai akhir 2012 kemarin, telah diluncurkan hingga 3.000 kartu. Semua warga DKI berhak memiliki kartu ini dengan cara mendaftarkan diri ke puskesmas. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, kartu ini dipetakan hanya untuk 4,7 juta warga Ibu Kota. Angka tersebut setara dengan jumlah warga miskin di Jakarta.

Hingga kini, Dinas Kesehatan DKI hingga kini sudah membagikan hampir 3 juta KJS kepada warga DKI dari total sasaran sebanyak 4,7 juta warga miskin dan rentan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, pada tahap awal, KJS sudah dibagikan kepada 1,9 juta orang. Saat ini, sedang dicetak sekitar 900 ribuan KJS.

"Kemarin kan sempat banyak alamat dan nama yang salah, itu yang kita perbaiki, jadi totalnya 2,8 sampai 2,9 juta warga," ujar Dien.

Dien menjelaskan, anggaran awal di APBD 2013 untuk KJS Rp 1,5 triliun, di mana Rp 300 miliar di antaranya untuk membayar tunggakan tahun 2012. Ternyata, kata dia, utangnya saja sudah melebihi Rp 300 miliar. Utangnya mencapai lebih dari Rp 400 miliar. Kemudian, pada bulan April, ada permasalahan 16 RS yang merasa pembayarannya belum mencukupi.

Pemprov DKI pun membayar tagihan sebesar 100 persen. Hal itu berdampak pada anggaran dan di APBD Perubahan telah disetujui penambahan anggaran KJS sebesar Rp 200 miliar.