Basuki Kecolongan, DPRD DKI Akui Banyak "Mark Up" Anggaran

"Iya, memang banyak mark up harga. Makanya, perlu ada efisiensi dalam perumusan anggaran," kata Cinta di DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Kendati demikian, ia menyangkal apabila pihak DPRD DKI melakukan permainan anggaran dengan memunculkan kembali pos-pos anggaran yang telah dihapuskan. Sebab, selama ini, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menambah program-program baru di dalam pos anggaran APBD.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menjelaskan, penambahan program di dalam pos anggaran APBD menjadi kewenangan Pemprov DKI, termasuk yang berada di dalamnya, antara lain para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

DPRD, melalui hak budgeting-nya, hanya berwenang menyetujui dan mengevaluasi program-program yang akan dijalankan atau dihapuskan. "Program-program dinas yang sudah tidak realistis dijalankan ya perlu dihapus, dan diganti dengan program prioritas lain yang lebih relevan," kata Cinta.

Terkait pos anggaran yang telah dihapus, menurutnya, hal tersebut harus disertai dengan pengalihan kepada pos anggaran yang lain untuk menjaga tingkat serapan anggaran. Rendahnya serapan anggaran juga mengindikasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang tidak optimal.

Basuki sebelumnya memang menyorot kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov DKI masih buruk. Ia melihat tingkat penyerapan anggaran oleh SKPD DKI masih rendah. Selain itu, menurut pria yang akrab disapa Ahok tersebut, banyak proyek di DKI yang bernilai terlalu mahal, tetapi dengan hasil tidak sebanding dengan nilai proyek tersebut.

Misalnya saja dalam proyek pembangunan rumah sakit. Ia mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan di Jakarta mencapai Rp10 juta per meter persegi. Kemudian, ia membandingkan dengan pembangunan rumah sakit di Solo, di mana NJOP (nilai jual objek pajak)-nya rendah di bawah Jakarta, hanya membutuhkan anggaran Rp 6 juta per meter persegi untuk bisa membangun rumah sakit dengan kondisi yang lebih baik.

Di samping itu, ia menyoroti banyaknya kontraktor yang "bermain" di dalam lelang tender proyek-proyek Pemprov DKI. Selain hanya kontraktor "itu-itu saja" yang memenangkan proyek, sebagian dari mereka mengalihkan pekerjaan kepada subkontraktor sehingga mutu pekerjaannya lebih rendah.

Hal yang sama juga terjadi di SKPD yang lain, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Tidak hanya pembengkakan nilai anggaran, Basuki juga menyoroti "permainan" anggaran yang kerap terjadi di antara SKPD dan DPRD.

Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum DKI menjadi salah satu SKPD yang banyak memiliki pos-pos anggaran tidak diperlukan. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI telah meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera menyelesaikan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting). Sistem e-budgeting memungkinkan tidak dapat dimasukkannya kembali pos-pos anggaran yang telah dihapus.

Tidak hanya melalui e-budgeting, ia juga telah menggandeng lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk meningkatkan pengawasan anggaran Pemprov DKI.

Kinerja Pemprov DKI yang masih buruk ini ditengarai menjadi penyebab turunnya peringkat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sejak tahun 2007. Berdasarkan pemeringkatan LPPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, DKI hanya menempati posisi ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia.