Jokowi Percayakan Urusan Pagar Kota Kasablanka ke Dinas PU

"Harusnya urusan kepala dinas. Tapi kalau mentok, baru bilang saya, gubernur," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (3/1/2014).

Dinas PU DKI meminta manajemen Kota Kasablanka memundurkan batas depan supaya lajur akses masuk ke dalam areanya bertambah dan tidak menimbulkan kepadatan lalu lintas. Permintaan tersebut menyusul diresmikannya JLNT atau jalan layang non-tol, yang berakhir di dekat akses masuknya pusat perbelanjaan baru itu.

Akibatnya, penumpukan kendaraan akibat pertemuan arus tidak terhindarkan. Solusinya, batas depan Koka Kasablanka harus dimundurkan.

Yusmada Faizal, Kepala Bidang Jalan Baru Peningkatan Dinas PU DKI, mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan pengembang Kota Kasablanka. Namun, dia tidak dapat memastikan kapan permintaannya dapat terwujud.

"Kalau tidak dimundurkan pasti macet. Dari JLNT dua lajur, dari underpass Rasuna Said dua lajur, dari Jalan Rasuna Said satu lajur, dari arah Taman Rasuna Said dua lajur. Total ada tujuh lajur arus lalin yang menumpuk di depan Kokas yang hanya tersedia tiga lajur. Belum akibat keluar masuk dari dalam Kokas," ujarnya.

Kepala Dinas PU Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan, permintaan yang dikirim ke perusahaan pengembang itu adalah tambahan satu lajur selebar tiga meter. Pertimbangannya kendaraan yang keluar masuk dari Kokas kerap kali mengambil satu lajur jalan yang seharusnya digunakan oleh pengendara jalan.

"Nanti di depan Kokas jadi empat lajur. Kalau tidak dilaksanakan, ini akan terus menjadi sumber kemacetan di JLNT," ucapnya.