Ahok Buka Kesempatan Pemerintah Pusat Kelola Bus Transjakarta

Menurut dia, apabila pemerintah pusat ingin mengelola bus transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka dengan tawaran tersebut.

"Boleh saja kalau mau untung, kan sudah PT lebih baik. PT kan sahamnya kita. Kalau pemerintah pusat mau punya saham, ya silakan saja asal profesional," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (3/2/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, siapa saja yang nantinya mengelola bus transjakarta, yang paling penting adalah DKI memiliki bus-bus yang baik, berkualitas, dan nyaman sehingga jika pemerintah pusat bersedia, maka melalui Kementerian Perhubungan, bisa diberikan subsidi tiket agar bisa lebih murah.

Namun, bila pemerintah pusat menawarkan hal yang berbeda, seperti pengelolaan langsung oleh pemerintah dan tanpa PT, Basuki akan menolak.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, pengelolaan bus transjakarta harus tetap dijaga secara profesional dengan menggunakan PT karena berdasarkan pengalamannya dikelola langsung oleh pejabat terkait, malah menimbulkan masalah. "Tetapi, jangan di pemerintahnya, mesti PT biar profesional," ujar Basuki.