Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Lelang DKI Buka Suara soal UPS Seharga Miliaran Rupiah

Kompas.com - 03/03/2015, 16:01 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 49 alat pengadaan perangkat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS) diduga dibeli dengan harga tidak wajar pada tahun 2014.

Padahal, pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk lembaga yang khusus mengurus masalah lelang barang dan jasa, yakni Unit Layanan Pengadaan (sejak Januari 2015, berubah nama menjadi Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa).

Kepala BPPBJ Irvan Amtha menilai, terjadinya dugaan penggelembungan anggaran pengadaan UPS pada 2014 disebabkan terlalu luasnya rentang kendali ULP. Ketika itu ULP harus mengawasi seluruh kegiatan proyek yang jumlahnya mencapai 6.000 kegiatan.

Irvan menilai, keadaan tersebut membuat Kepala ULP saat itu, I Dewa Gede Sony Aryawan, tak bisa mengawasi kinerja bawahannya (kelompok kerja atau pokja).

"Dulu hanya ada satu ULP, tetapi pokjanya begitu banyak. Akibatnya, rentang kendali yang dimiliki Kepala ULP terlalu luas karena dia harus mengawasi 6.000 kegiatan lelang," kata Irvan kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).

Menurut Irvan, terhitung sejak perubahan nomenklatur ULP menjadi BPPJP, saat ini sudah ada tujuh Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ).

UPPBJ berlokasi di enam wilayah administrasi yang ada di Jakarta dan yang satunya lagi di Balai Kota. [Baca: Penjelasan Kenapa Perusahaan dengan Alamat Fiktif Bisa Menang Lelang UPS]

Irvan yakin perubahan tersebut akan bisa mencegah upaya penggelembungan anggaran proyek. Ia berharap kejadian serupa dengan pengadaan UPS pada tahun 2014 tak akan lagi terulang.

Sebab, kata Irvan, seluruh kegiatan proyek yang diajukan oleh suku dinas di wilayah-wilayah bisa dilakukan langsung oleh UPPBJ di wilayah tersebut.

Dengan demikian, tak akan lagi rentang kendali yang terlampau luas sehingga bisa memudahkan proses pengawasan.

"Satu UPPBJ paling banyak cuma mengurus 2.000 kegiatan, rata-rata 1.000. Jadi bisa fokus. Kepala BPPBJ mengawasi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia berhak mengganti kepala UPPBJ-nya," ujar Irvan.

Seperti diberitakan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membeberkan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan pada 2014.

Dugaan korupsi yang dilakukan adalah melalui pengadaan UPS di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Satu UPS dibeli dengan harga Rp 5,3 miliar-Rp 5,8 miliar per unit, yang sangat jauh dari harga yang beredar di pasaran. Adapun potensi kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 330 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suasana Haru Iringi Keberangkatan Jemaah Haji di Kota Bogor

Suasana Haru Iringi Keberangkatan Jemaah Haji di Kota Bogor

Megapolitan
Sudah Dievakuasi, Bangkai Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Dibawa ke Bandara Pondok Cabe

Sudah Dievakuasi, Bangkai Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Dibawa ke Bandara Pondok Cabe

Megapolitan
Tiga Jenazah Korban Pesawat Jatuh Telah Dibawa Pulang Keluarga dari RS Polri

Tiga Jenazah Korban Pesawat Jatuh Telah Dibawa Pulang Keluarga dari RS Polri

Megapolitan
Marak Kasus Curanmor di Tanjung Priok, Polisi Imbau Masyarakat Kunci Ganda Kendaraan

Marak Kasus Curanmor di Tanjung Priok, Polisi Imbau Masyarakat Kunci Ganda Kendaraan

Megapolitan
'Berkah' di Balik Sumpeknya Macet Jakarta, Jambret Pun Terjebak Tak Bisa Kabur

"Berkah" di Balik Sumpeknya Macet Jakarta, Jambret Pun Terjebak Tak Bisa Kabur

Megapolitan
Ibu di Tanjung Priok Dikira Penculik, Ternyata Ingin Cari Anak Kandung yang Lama Terpisah

Ibu di Tanjung Priok Dikira Penculik, Ternyata Ingin Cari Anak Kandung yang Lama Terpisah

Megapolitan
Dituduh Ingin Culik Anak, Seorang Ibu di Tanjung Priok Diamuk Warga

Dituduh Ingin Culik Anak, Seorang Ibu di Tanjung Priok Diamuk Warga

Megapolitan
KNKT Bakal Cek Percakapan Menara Pengawas dan Pilot Pesawat yang Jatuh di BSD

KNKT Bakal Cek Percakapan Menara Pengawas dan Pilot Pesawat yang Jatuh di BSD

Megapolitan
Mekanisme Pendaftaran PPDB di Jakarta 2024 dan Cara Pengajuan Akunnya

Mekanisme Pendaftaran PPDB di Jakarta 2024 dan Cara Pengajuan Akunnya

Megapolitan
Cerita Saksi Mata Jatuhnya Pesawat di BSD, Sempat Berputar-putar, Tabrak Pohon lalu Menghantam Tanah

Cerita Saksi Mata Jatuhnya Pesawat di BSD, Sempat Berputar-putar, Tabrak Pohon lalu Menghantam Tanah

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 20 Mei 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 20 Mei 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 20 Mei 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta 20 Mei 2024

Megapolitan
Modus Maling Motor di Jakut, Cegat Korban di Tengah Jalan dan Tuduh Tusuk Orang

Modus Maling Motor di Jakut, Cegat Korban di Tengah Jalan dan Tuduh Tusuk Orang

Megapolitan
Detik-detik Terjatuhnya Pesawat Latih di BSD, Pilot Serukan 'Mayday!' lalu Hilang Kontak

Detik-detik Terjatuhnya Pesawat Latih di BSD, Pilot Serukan "Mayday!" lalu Hilang Kontak

Megapolitan
Saksi Sebut Satu Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas

Saksi Sebut Satu Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com