DPRD DKI yang Kurang Koordinasi

Seperti kemarin, terkait rapat hak angket yang menjadwalkan memanggil pejabat BUMD. Anggota dewan dari fraksi PKS yang juga panitia angket, Tubagus Arif, memberi informasi bahwa akan dilakukan rapat pemanggilan perusahaan BUMD oleh tim hak angket.

"Sekitar jam 10.00 kita rapat angket agendanya memanggil BUMD," ujar Tubagus ketika dihubungi, Senin (16/3/2015).

Hal tersebut juga disetujui oleh panitia angket lain dari fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Akan tetapi, Prabowo mengatakan rapat tersebut akan digelar pukul 14.00 WIB. Pada waktu yang bersamaan, Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji justru mengatakan belum ada agenda rapat pemanggilan oleh tim angket, kemarin.

"Belum ada agenda rapat karena panitia mau rapat evaluasi kerja panitia angket selama sepekan bersama panitia angket," ujar Ongen.

Hingga pada akhirnya, Wakil Ketua Tim Hak Angjet Inggard Joshua menyatakan rapat pemanggilan BUMD ditunda. Hal ini karena sebagian panitia yang juga anggota badan anggaran harus melaksanakan rapat evaluasi APBD.

Beberapa hal lain yang menunjukan inkonsistensi anggota Dewan ialah mengenai jadwal pemanggilan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Pemanggilan terhadap Prasetio sudah dijadwalkan beberapa kali. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai pemanggilan Prasetio. Padahal, pemanggilan Prasetio bersinggungan langsung dengan tujuan awal pembentukan tim angket, yaitu untuk menyelidiki keaslian dokumen APBD yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kemendagri.

Akan tetapi, pihak yang justru telah dipanggil terlebih dahulu ialah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Moerni. Pemanggilan Sylviana bertujuan untuk menyelidiki keaslian foto rapat yang diduga dipimpin oleh istri Gubernur, Veronica Tan. Agenda tersebut, dapat dikatakan melenceng dari tujuan awal. Meskipun panitia angket bersikeras menyatakan pemanggilan tersebut masih relevan dengan tujuan awal pembentukan tim hak angket.

Lapor tak lapor

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD juga sempat mengeluarkan isu dugaan suap yang dilakukan oleh Ahok (sapaan Basuki) kepada Prasetio sebesar Rp 12,7 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana pernah menggembar-gemborkan bahwa temuan itu akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, Lulung tiba-tiba menyatakan membatalkan niat pelaporan tersebut.

"Soal penyuapan Rp 12,7 triliun, sama aja dengan dengan (anggaran) siluman (yang diributkan Ahok)," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana, Senin (9/3/2015).

Menurut Lulung, dugaan sebesar Rp 12,7 triliun itu masih sebatas upaya. Akan tetapi penyuapan itu belum terjadi. Hal ini sama dengan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dilaporkan Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Lulung, anggaran tersebut tidak dapat disebut "siluman". Karena ada pada tahap pembahasan RAPBD dan bukan setelah pengesahan. Atas dasar inilah, kata Lulung, dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu pun batal dilaporkan.

Akan tetapi, lagi-lagi hal tersebut dibantah oleh Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji. Ongen mengatakan akan tetap melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun.

"Yang bilang tarik dan tidak kan saya bukan Pak Haji Lulung. Yang ketua hak angket kan saya," ujar Ongen di DPRD DKI.

Ongen mengatakan, dugaan suap yang dilakukan Basuki atau Ahok harus tetap dilaporkan. Meskipun baru sekadar upaya penyuapan saja. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada kelanjutan lagi tentang dugaan suap sebesar Rp 12,7 triliun itu. Saat ditanya, Ongen mengatakan, tim angket masih mencoba menyelesaikan semua hal satu per satu.