Sekda DKI Jelaskan Penyebab Anggaran Pendidikan Turun

Menurut Saefullah, penurunan disebabkan perpindahan kewenangan kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, dari sebelumnya berada di Dinas Pendidikan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan.

"Karena kegiatan-kegiatan rehab total gedung sekolah diserahkan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. Alasannya supaya orang pendidikan tidak berpikir proyek, tetapi mikir-nya fokus ke akademik," kata dia kepada Kompas.com, di Balai Kota, Selasa (17/3/2015).

Meski demikian, kata Saefullah, cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu tidak mendapat persetujuan dari Kemendagri. Hal itu menjadi salah satu poin yang dikritisi pada evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Menurut Saefullah, Kemendagri menganggap cara ini tidak dibenarkan dalam sistem akuntansi. Karena itu, Pemprov DKI akan mengembalikan kewenangan kegiatan rehabilitasi gedung sekolah kembali ke Dinas Pendidikan.

Dengan demikian, Saefullah memastikan alolasi anggaran untuk bidang pendidikan akan kembali meningkat. "Kita akan kembalikan. Nanti akan kelihatan. Akan naik lagi anggarannya (untuk bidang pendidikan)" ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjelaskan hal yang sama. Penurunan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan turun karena ada pemindahan kewenangan rehabilitasi gedung dipindahkan dari Dinas Pendidikan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan. [Baca: "Nanti di Sekolah Akan Ada Pelajaran Cara Mengaduk Semen"]

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyesalkan penurunan anggaran pendidikan di APBD 2015, yakni dari 24 persen menjadi 21 persen. Hal itu juga yang disoroti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam evaluasinya. Demikian kata pria yang akrab disapa Sani tersebut. [Baca: DPRD: Terjadi Ketidakadilan dalam Anggaran Belanja Versi Pemprov DKI]