Ahok Sebut Sikapnya Bangkitkan Semangat Kepala Daerah untuk Lakukan Perlawanan

Sebab, penerbitan pergub ini sebagai wujud tidak harmonisnya hubungan eksekutif dengan legislatif. Basuki justru memandang sikapnya melawan DPRD dan memperjuangkan RAPBD bebas dari "titipan" merupakan pengaruh baik bagi kepala daerah lain di Indonesia. 

"Bagus dong. Justru ini membangkitkan semangat seluruh kepala daerah seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan (dengan legislatif)," kata Basuki, di Balai Kota, Minggu (22/3/2015).

Selain itu, ia juga memiliki alasan lain mengapa berani melawan DPRD untuk tidak memasukkan usulan titipan pokok pikiran (pokir) DPRD. Sebab, Basuki memiliki "beking" Presiden Joko Widodo.

Basuki mengklaim Presiden Jokowi akan terus mendukungnya untuk memberantas anggaran siluman serta menerapkan e-budgeting dalam menyusun APBD. [Baca: Ahok Harap DPRD Insyaf dan Sadar Terbitkan Perda APBD 2015]

"Kalau enggak ada Presiden, ya saya takut dong, orang saya sekarang "beking"-nya Presiden kok, kenapa takut gitu lho? Presiden ingin, tidak ada anggaran yang dicuri dan belanja barang jasa yang tidak sesuai kebutuhan," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Apabila APBD disusun menggunakan e-budgeting dan pihak berwenang bisa mengontrol serta mengunci anggaran yang tidak perlu, Jokowi dan Basuki meyakini dapat menciptakan sebuah efisiensi.

Sehingga, kata Basuki, Presiden Jokowi akan mendukung apapun yang dilakukan Pemprov DKI. Termasuk dalam penerbitan pergub untuk menggunakan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun.

"Makanya Presiden juga sampaikan kalau memang sampai DPRD tidak mau tandatangan (terbitkan perda), ya sudah terbit [ergub, Presiden dukung Pergub melalui tandatangan Mendagri (SK Mendagri). Jadi kami bisa bayangkan (kalau tidak pakai e-budgeting), sudah anggarannya dicuri belanjanya pun tidak tepat. Kalau uang ini dihemat di seluruh Indonesia, betapa cepat pembangunan akan terwujud," kata Basuki.