Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Perda APBD, DPRD Dianggap Ahok Tak Hargai Wapres

Kompas.com - 23/03/2015, 19:59 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membujuk pimpinan DPRD untuk dapat menerbitkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perda APBD) 2015. 

"Kami berharap Pak Wapres bisa berhasil membujuk teman-teman DPRD. Saya sangat konsisten dengan perda (APBD 2015). Jadi, kalau ada yang mengatakan saya pengen pergub (APBD-P 2014), itu kurang ajar lho. Tetapi, kalau pakai pergub, saya juga oke," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/3/2015). 

Namun, ternyata, DPRD DKI telah mengirim surat penolakan penerbitan perda APBD 2015 kepadanya. Basuki mengungkapkan kekesalannya sambil menunjukkan surat yang diterimanya dari DPRD DKI Jakarta.

Surat tersebut bernomor 207/-071.762 perihal tidak menyetujui terhadap hasil evaluasi RAPBD tahun anggaran 2015.

Di dalam surat itu, juga dilampirkan keputusan pimpinan DPRD DKI Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pimpinan gabungan DPRD DKI dalam rangka koordinasi persetujuan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada 23 Maret 2015.

Keputusannya ialah tidak menyetujui Raperda APBD 2015 yang disampaikan Gubernur dan dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub dalam menyusun APBD tahun 2015.

"Ternyata, DPRD tidak menunggu Wapres lagi. Padahal, kan mereka tahu ada undangan pukul 16.30 dari Wapres untuk bicarakan (perda APBD). (Ketua DPRD) ini langsung tanda tangan saja kirim ke kami setelah saya pulang dari Wapres bahwa ditetapkan dengan peraturan gubernur," kata Basuki sambil menunjukkan surat yang dikirim DPRD tersebut. 

Menurut dia, sikap DPRD ini tidak menghargai upaya JK untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dia mengatakan, JK juga menginginkan penerbitan perda APBD 2015.

Sebab, sepanjang sejarah, belum pernah terjadi penggunaan pagu anggaran tahun sebelumnya atau penggunaan pergub APBD di provinsi mana pun.

"Jadi, ini DPRD ini tidak menghargai Wapres dong, bicara supaya bisa jadi perda. Apa yang dapat dilakukan oleh Wapres lagi kalau kayak begitu, kami saja sengaja menunggu (DPRD terbitkan perda dan pertemuan DPRD dengan JK). Saya saja tadinya mau kirimkan (Rapergub APBD) pukul 8.00 pagi tadinya, tetapi karena dapat telepon Wapres bilang mau panggil saya untuk mediasi, makanya kami tahan tidak kami lakukan. Tetapi, kalau sudah kayak begini, gimana coba," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Polisi Dalami Peran Belasan Saksi Dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Kepada Kapolres Jaktim, Warga Klender Keluhkan Aksi Lempar Petasan dan Tawuran

Megapolitan
Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Belasan Taruna Jadi Saksi dalam Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Junior STIP

Megapolitan
Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tangkap Lebih dari 1 Orang Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

RTH Tubagus Angke Dirapikan, Pedagang Minuman Harap Bisa Tetap Mangkal

Megapolitan
Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Taruna STIP Digelar hingga 4 Jam

Megapolitan
Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Masih Bonyok, Maling Motor di Tebet Belum Bisa Diperiksa Polisi

Megapolitan
Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Cegah Prostitusi, RTH Tubagus Angke Kini Dipasangi Lampu Sorot

Megapolitan
Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Balita yang Jasadnya Ditemukan di Selokan Matraman Tewas karena Terperosok dan Terbawa Arus

Megapolitan
PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

PDI-P Buka Penjaringan Cagub dan Cawagub Jakarta hingga 20 Mei 2024

Megapolitan
Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Kuota Haji Kota Tangsel Capai 1.242 Jemaah, Pemberangkatan Dibagi 2 Gelombang

Megapolitan
Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Paniknya Mahasiswa di Tangsel, Kontrakan Digeruduk Warga saat Sedang Beribadah

Megapolitan
Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Jasad Balita Tersangkut di Selokan Matraman, Orangtua Sempat Lapor Kehilangan

Megapolitan
Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Jasad Balita di Matraman Ditemukan Warga Saat Bersihkan Selokan, Ternyata Sudah 3 Hari Hilang

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com