FITRA Apresiasi Kemendagri Pangkas Belanja Pegawai DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi belanja pegawai DKI yang tergolong besar seharusnya dialokasikan untuk biaya-biaya lain lebih tinggi urgensinya seperti penanggulangan banjir dan pengembangan transportasi publik. Hal ini diungkapkan oleh anggota FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi saat diskusi politik di kantor ICW, jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan.

"Belanja birokrasi yang besar ini akan memberi kesenjangan gaji pada pegawai di daerah lain. Harusnya belanja pegawai bisa jadi titik efisiensi untuk digunakan anggaran lain," sebut Apung pada Selasa (7/4/2015) sore.

Porsi belanja pegawai DKI Jakarta sebenarnya tergolong paling rendah dari seluruh daerah administratif di Indonesia. Namun menurut Apung, statistik belanja pegawai selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

"Porsi belanja pegawai provinsi DKI masih paling rendah, NTB yang besar sebanyak 22,79 persen. Tapi tren belanja pegawai meningkat dari tahun ke tahun hingga 19,2 triliun tahun ini," papar Apung.

Oleh karena itu, Apung melanjutkan, FITRA mengapresiasi langkah Kemendagri untuk memangkasi belanja birokrasi pada APBD 2015. Apung beralasan, tingginya gaji pegawai DKI akan membuat kesenjangan dengan pegawai di daerah lain.