Hasil Temuan BPK terhadap Anggaran DKI Diumumkan

"Hari ini akan dibacakan laporan Pansus atas temuan BPK terhadap anggaran DKI tahun 2014," ujar Ketua Pansus LHP BPK Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih.

Sani (sapaan Triwisaksana) mengatakan dalam rapat tersebut akan diumumkan rekomendasi yang diberikan Pansus atas enam temuan signifikan dari BPK.

Sebelum ini, Pansus telah memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki enam temuan BPK. Pansus juga telah melakukan kunjungan lapangan berkaitan dengan temuan tersebut.

Sebelumnya, DPRD DKI telah membentuk panitia khusus untuk menelusuri hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas auditnya terhadap Pemerintah Provinsi DKI.

Ada enam temuan BPK yang menjadi permasalahan signifikan dan diselidiki oleh Pansus. Enam temuan itu di antaranya; pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT Duta Pertiwi dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.

Kedua, pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar.

Ketiga, penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT Transjakarta melalui inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahaan) tidak sesuai ketentuan.

Keempat, penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

Kelima, kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar. Keenam, administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) yang tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,05 miliar.