Penjelasan PDI-P soal Biaya Administrasi "Fit and Proper Test" Rp 5 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristyanto membenarkan adanya biaya administrasi dalam fit and proper test calon gubernur DKI Jakarta.

Hasto menyebut bahwa biaya dipergunakan untuk gotong royong untuk melaksanakan fit and proper test, salah satunya untuk biaya ahli psikologi.

"PDI-P sejak dulu gotong-royong. Dalam fit and proper test ini melibatkan ahli psikologi, dari situ ada biaya dari yang diberikan para calon," kata Hasto, di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Menurut Hasto, pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam biaya administrasi tersebut. Ia menghormati keputusan salah satu kandidat yang mengundurkan diri karena hal ini.

"Ada juga orang kemudian datang, karena potensinya bagus, ya kita gotong royong. Kami akan bantu. Tapi kami hormati bagi yang mengundurkan diri," ujar Hasto.

Sebelumnya, Hasniati yang mengaku sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ikut penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta lewat PDI-P mengundurkan diri karena hal ini. Ia memutuskan untuk mundur lantaran tak mau membayar biaya administrasi Rp 5 juta yang diminta pada fit and proper test ini.

"Saya mengundurkan diri. Saya tidak terima kalau bayar administrasi Rp 5 juta," kata Hasniati.

Hasniati mengatakan, menolak membayar uang administrasi lantaran sebelumnya disebut gratis dan tanpa dipungut biaya. (Baca: Diminta Bayar Rp 5 Juta, Hasniati Mundur dari Penjaringan Cagub DKI PDI-P)

Adanya biaya ini pun baru diketahuinya pada tadi malam dari salah seorang tim penjaringan PDI-P. Pihak penjaringan PDI-P, menurut dia, meminta pembayaran secara tunai.

"Katanya gratis, belum jadi apa-apa masa harus bayar," ujar Hasniati.