Ahok Minta Proses di KPU dan Bawaslu Dibuat Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk bekerja profesional. Selain itu, ia juga meminta segala proses terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dibuat setransparan mungkin.

"Saya kira KPU DKI cukup siap dan profesional ya. Kami sudah ketemu 2-3 kali, saya sampaikan semuanya, yang penting dibuat transparan, terutama sistem pengawasan setelah pemilihan (Pilkada)," kata Ahok, seusai penandatanganan perjanjian hibah Pemprov DKI Jakarta dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI, di Balai Kota, Senin (16/5/2016).

Agar, lanjut dia, masyarakat dapat mengetahui tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok mengaku sudah menawarkan sistem Jakarta Smart City untuk membantu kinerja KPU dan Bawaslu DKI.

"Bawaslu kan tidak bisa membentuk banyak jaringan, karena dananya terbatas. Jadi biarkan dia buat program, orang melaporkan, mereka bisa lihat laporannya dan bisa melakukan penindakan," kata Ahok.

"Karena saya melihat, bisa saja fitnah macam-macam banyak terjadi. Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin, biar orang bisa puas," kata Ahok. (Baca: Pilkada 2017, DKI Hibahkan Rp 478 Miliar untuk KPU dan Rp 98 Miliar untuk Bawaslu)

Adapun Pemprov DKI Jakarta memberi hibah kepada KPU DKI Jakarta sebesar Rp 478 miliar untuk persiapan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anggaran ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sebab adanya peningkatan jumlah pemilih, serta biaya komponen pencalonan sepenuhnya dibiayai oleh KPU DKI.

Anggaran ini sudah dihitung untuk estimasi dua putaran dengan jumlah enam pasangan calon. Hibah dialokasikan untuk membayar honor para petugas tempat pemungutan suara (TPS).

"Oh semua harus transfer, mereka harus transfer. Kita semua sistem harus transfer sekarang, jadi enggak ada lagi yang main kontan-kontanan," kata Ahok. (Baca: Mendagri Ingatkan Potensi Kecurangan Pilkada di Tingkat Kecamatan)