JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju pada Pilkada DKI yaitu "Teman Ahok" masih mencari skema yang tepat untuk membantu verifikasi KTP yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mengatakan, pihaknya sedang membentuk sebuah tim untuk membantu verifikasi KPUD, khususnya untuk masyarakat yang sudah mendukung Ahok.
"Kami masih memikirkan skema terbaik, kami akan membentuk tim relawan, kan tim relawan yang sudah mengumpulkan KTP ini sesuai fungisnya sudah selesai tugasnya. Kami akan buat tim verifikasi namanya, internal."
"Mereka yang akan mendampingi ke kantor PPS (Panitian Pemungutan Suara) atau selama verifikasi faktual di bawah," ujar Singgih saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/5/2016).
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), verifikasi bisa dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, petugas KPUD akan mendatangi rumah warga satu per satu untuk menanyakan warga yang sudah menyerahkan salinan fotokopi KTP.
Petugas KPU akan bertanya apakah benar mendukung calon independen tertentu. Kedua, warga diberi kesempatan untuk datang ke kantor PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang memeriksa.
Ketiga, tim sukses pasangan calon independen bisa membantu mengumpulkan warga yang belum diverifikasi ke suatu tempat. Nantinya, petugas KPUD akan melakukan verifikasi tersebut.
Singgih mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggunakan opsi ketiga untuk membantu memverifikasi data warga pendukung Ahok.
"Tidak menutup kemungkinan kami akan membuat seperti yang Mas katakan (opsi ketiga), bahkan bisa jadi akan membuat acara," ujar Singgih.
Terkait batas pengumpulan KTP bagi jalur independen yang telah ditetapkan KPUD yaitu 3 - 7 Agustus 2016, Singgih optimistis pada minggu kedua Juni, Teman Ahok mampu mengumpulkan dukungan mencapai 1 juta KTP.
"Sampai hari ini (KTP yang terkumpul) sudah 839.000 KTP. Kami punya waktu untuk mengumpulkan KTP sampai Juni minggu kedua. Kami berharap 1 juta selesai, terus kami tinggal melakukan proses administrasi karena kami membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan."
"Kami masih yakin dan kami masih sangat optimis sekali sampai saat ini masih ada waktu 3-4 minggu, kan kurangnya tinggal sedikit. Andai kata tidak terwujud, maksimal sekali ada di akhir bulan Juni," ujar Singgih.