Operasional RS Sumber Waras di Lahan yang Dibeli Pemprov DKI Masih Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasional Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, di lahan yang telah dibeli Pemprov DKI Jakarta pada akhir 2014 lalu masih berjalan.

Pantauan Kompas.com, pada Kamis (16/6/2016), aktivitas di rumah sakit tersebut berjalan seperti biasanya.

Banyak warga yang datang ke rumah sakit untuk mendaftar ke loket BPJS dan bagian umum untuk berobat. Ada pula warga yang tampak lalu lalang untuk menjenguk kerabatnya yang dirawat inap di rumah sakit.

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, saat perjanjian pembelian dengan Pemprov DKI, pengosongan bangunan akan dilakukan dua tahun setelah pembelian.

Dalam waktu dua tahun itu, RS Sumber Waras masih dapat menggunakan lahan yang sudah beralih kepemilikannya ke Pemprov DKI.

"Operasional berjalan dari dulu karena dari awal kami sudah bilang bahwa kami enggak akan jual kepada DKI apabila kami enggak dikasih kesempatan melakukan itu," ujar Abraham saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Pada perjanjian saat itu, RS Sumber Waras meminta Pemprov DKI memberi waktu pengosongan dan penyerahan lahan agar operasional rumah sakit bisa tetap berjalan dan pasien tetap dapat ditangani.

"Karena kalau kami tidak dikasih kesempatan, terpaksa rumah sakit kami tutup, dan itu bukan konsep kami," kata dia.

Sesuai perjanjian, pengosongan dan penyerahan lahan baru akan dilakukan pada Desember 2016. Oleh karena itulah, operasional RS Sumber Waras di lahan yang telah menjadi milik Pemprov DKI itu hingga kini masih berjalan.

Untuk dapat masuk ke RS Sumber Waras, semua akses hanya menggunakan akses masuk di Jalan Kyai Tapa. Tidak ada pintu masuk lain yang bisa dilalui untuk datang ke RS Sumber Waras.

Dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras, audit BPK menemukan adanya merugian negara. Namun, pada Selasa (14/6/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam penyidikannya, KPK menggandeng para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Di antaranya yakni dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan MAPI.

Hasil perbandingan data-data dan pemaparan para ahli menyebutkan tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.