Ahok Akui Masih ada Ketimpangan Ekonomi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui masih ada ketimpangan ekonomi di Jakarta. Namun, ketimpangan itu menurutnya tidak hanya terjadi d DKI tapi juga di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ahok dalam sebuah forum diskusi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Sebelumnya, dalam acara yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih mengatakan, Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam salah provinsi terkaya di Indonesia.

Hal itu, kata Sri terlihat dari pendapat per kapita Provinsi DKI pada tahun 2015 yang mencapai angka194 juta dollas AS.

Jika dimasukan dalam kriteria Bank Dunia, kata Sri, dengan pendapatan sebesar itu, DKI masuk ke dalam middle income country.

"Sehingga kalau orang Jakarta yang hidup di sini jika dimasukan dalam kriteria Bank Dunia, berada di batas middle income country jadi, bapak ibu tinggal di kawasan kaya," ujar Sri, Sabtu (6/8/2016).

Namun, meski memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, Sri mengatakan bahwa ketimpangan di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di tanah air.

Ahok yang hadir membenarkan pernyataan Sri. Untuk mengurangi ketimpangan itu, Ahok mengatakan pihaknya telah mengupayakan kenaikan subsidi terhadap sejumlah fasilitas umum untuk masyarakat, seperti subsidi transportasi untuk bus transjakarta, rumah susun sewa sederhana atau rusunawa dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Itu syaratnya supaya ketimpangan itu hilang. Itu kuncinya," ujar Ahok.

Pada Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan di Jakarta meningkat 0,14 poin. Berdasarkan data BPS itu, pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang atau 3,75 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Ibu Kota.

Jumlah penduduk miskin itu lebih tinggi dari data pada September 2015 yang mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari jumlah penduduk DKI.

Sementara itu, berdasarkan data BI, yang mengacu pada kondisi pada bulan Maret 2016 dibandingkan Maret 2015 --bukan pada bulan September seperti yang dilakukan BPS--  angka kemiskinan di Jakarta turun sebesar 4.71 persen.

BI menyatakan kemiskinan di Jakata terus mengalami penurunan sejak 2013 dengan data tahun 2013 sebesar 7,49 persen, tahun 2014 9,91 persen, 2015 8,84 persen, dan pada Maret 2016 sebesar 4,71 persen.