Ahok Duga Ada Mafia Iklan JPO di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakini ada mafia iklan di jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta.

Mafia inilah yang disebutnya mengondisikan JPO-JPO di Jakarta dipenuhi oleh iklan. Ahok mengaku mulai menyadari adanya mafia JPO di Jakarta setelah mengetahui pembangunan JPO pada masa lalu merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta.

Kerja sama itu membuat swasta memiliki kompensasi untuk memasang iklan di JPO.

"Ini kan kayak ada mafia iklan yang pengin mengusai JPO," kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9/2016).

Ahok mengaku sudah menginstruksikan agar pembangunan JPO ke depannya menggunakan anggaran pembangunan belanja daerah (APBD).

Namun, keinginannya itu terganjal karena masih banyaknya JPO berstatus dalam masa kontrak kerja sama dengan swasta. Belum lagi, kata dia, proses pembongkaran JPO tidak mudah karena membutuhkan proses lelang yang tidak sebentar.

Proses lelang untuk pembongkaran yang tidak sebentar ini diduga Ahok karena adanya mark-up anggaran saat pembangunan. Kondisi inilah yang disebut Ahok membuat proses pembongkaran aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI cenderung memakan waktu lama, tidak hanya yang terkait JPO. Ia mencontohkan pembongkaran Stadion Lebak Bulus dan pembongkaran sekolah-sekolah.

"Jadi, gedung yang kami terima dari pekerjaan-pekerjaan melalui kontraktor itu nilainya melampaui nilai sesungguhnya. Makanya waktu kamu lelang dengan nilai sisa yang begitu tinggi, ada enggak yang mau lelang? Enggak mau," ujar Ahok.

Ahok sebelumnya meyakini, ambruknya JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akibat dipasangi iklan. Ia menilai, papan iklan menyebabkan sirkulasi angin menjadi terhambat. Dampaknya, JPO tak kuat menahan beban akibat angin kencang, seperti pada peristiwa Sabtu (24/9/2016).

Ambruknya JPO di Pasar Minggu menyebabkan tiga orang tewas dan sejumlah lainnya cedera berat.