Warga Tunggak Sewa Rusun, Plt Gubernur DKI Janji Tak Mengusir

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya permasalahan tunggakan sewa unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI jakarta ditengarai akibat minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan untuk para penghuninya.

Kondisi itulah yang diyakini membuat warga penghuni tidak punya kemampuan untuk membayar sewa unit rusunawa yang ditempatinya.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut, saat ini masih banyak penghuni rusunawa yang berstatus pengangguran. Ia pun menyamakannya dengan analogi telur dan ayam.

"Kalau nganggur gimana bisa ngangsur. Jadi ini seperti telur dan ayam. Problem dia enggak bisa ngangsur karena enggak punya uang, enggak punya uang karena enggak punya kerja," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11/2016).

Oleh karena itu, pria yang biasa disapa Soni ini berjanji Pemprov DKI akan menyediakan lapangan kerja untuk warga rusunawa. Penyediaan lapangan kerja bisa dilakukan dengan kegiatan padat karya ataupun pembangunan infrastruktur.

"Itu adalah sebuah solusi dan strategi teknis. Tapi detilnya nanti saya akan konsultasikan dengan Kadis Perumahan dan juga Ketenagakerjaan," ujar Soni.

Data Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI menyebutkan wrga yang menunggak sewa unit rusunawa tersebar di 23 rusun di Jakarta. Namun, Dinas Perumahan tolak menyebutkan jumlah warga maupun identitas warga yang menunggak.

Soni menyatakan, permasalahan tunggakan sewa rusun akan diselesaikan secara manusiawi dan kekeluargaan. Namun, tetap mengedepankan peraturan yang sudah disepaati.

Oleh karena itu, ia menjamin Pemprov DKI tidak akan melakukan tindakan represif, seperti mengusir penghuni. Namun, Pemprov DKI juga tidak akan melakukan pemutihan terhadap tunggakan warga.

"Tapi di sisi lain, kita juga ingin membangun kedisiplinan masyarakat. Membayar iuran itu bagian dari tanggung jawab dan refleksi dari kedisiplinan masyarakat," ucap Soni.