Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Kesehatan Cagub-Cawagub DKI Orientasinya Hanya ke Faskes

Kompas.com - 06/12/2016, 20:12 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrani menilai program kesehatan tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI orientasinya hanya fokus pada fasilitas kesehatan atau fisiknya.

Namun, masalah-masalah di pelayanan kesehatan kurang jadi perhatian. Padahal jika pasangan calon ingin mencari dukungan, isu tersebut bisa diangkat.

Hasbullah mencontohkan, solusi untuk antrean di rumah sakit yang menurutnya masih panjang.

"Kalau visi misi kan buat narik voting, ya dia mesti cari suatu isu yang masyarakat rasakan. Jargon-jargon teori aja enggak menyentuh," kata Hasbullah, Selasa (6/12/2016).

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan The Indonesian Institute, di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan tema "Jakarta Sehat: Membedah Visi Misi Pemenuhan Jaminan Kesehatan Kandidat Gubernur DKI Jakarta".

Di Jakarta, lanjut dia, dari 180 rumah sakit, pemerintah DKI hanya punya 22 rumah sakit, sisanya milik swasta. Namun, masih ada RS swasta di Jakarta yang memasang kuota untuk BPJS. Bahkan, lanjutnya, di RSUD saja masih terdengar ada kasus yang menolak pasien BPJS karena hari Sabtu.

Masalah antrean itu, lanjut dia, bisa diselesaikan jika bisa bekerja sama dengan rumah sakit swasta.

"(Antrean) Itu bisa diselesaikan kalau RS swasta bisa digunakan," ujar Hasbullah.

Contoh lain, paslon bisa menjanjikan jaminan kesehatan untuk penduduknya dalam mengonsumsi makanan yang dijual di jalan. Ia punya pengalaman di suatu kota di China, pedagang makanan di sana steril dalam menyajikan wadah tempat untuk makanan.

"Kalau belanja pinggir jalan dikasih piring gelasnya dalam plastik steril. Turisnya kalau mau makan jadi merasa aman. Tapi kalau di kita, piring dicuci di ember bekas. Ini aja Jakarta enggak bisa, harusnya yang seperti itu jalan," ujarnya.

Ia menambahkan, orientasi pada pembangunan faskes juga hanya pemborosan. Lebih baik, mensubsidi rumah sakit swasta nirlaba, yang sudah terkenal misinya membantu orang sakit.

"Pemda bisa beri bantuan dana atau alat, untuk RS nirlaba, yang misinya membantu orang sakit, dengan APBD," ujar Hasbullah.

Kompas TV KPU DKI Akan Umumkan Hasil Kesehatan Cagub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Megapolitan
Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Megapolitan
KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

Megapolitan
Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Megapolitan
Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Megapolitan
Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Iuran Tapera sampai Pensiun, Karyawan Swasta: Siapa yang Mau Cicil Rumah 30 Tahun?

Megapolitan
Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Kekesalan Ketua RT di Bekasi, Tutup Akses Jalan Warga yang Dibangun di Atas Tanahnya Tanpa Izin

Megapolitan
Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Pemetaan TPS pada Pilkada DKI 2024 Pertimbangkan 4 Aspek

Megapolitan
Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Orangtua Calon Siswa Diwanti-wanti Tak Lakukan Kecurangan Apa Pun pada PPDB Kota Bogor 2024

Megapolitan
Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Tak Masalah Pendapatan Dipotong Tapera, Tukang Bubur: 3 Persen Menurut Saya Kecil

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Polisi Usut Dugaan TPPO dalam Kasus ART Lompat dari Lantai 3 Rumah Majikan

Megapolitan
Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Setuju Pendapatannya Dipotong untuk Tapera, Tukang Bubur: Masa Tua Terjamin

Megapolitan
Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya 'Driver', demi Allah

Hampir Terjaring Razia karena Dikira Jukir, Ojol: Saya "Driver", demi Allah

Megapolitan
KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

KPU Susun Pemetaan TPS, Jumlah Pemilih Pilkada DKI Bertambah 62.772 Orang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com