Rachmawati Sebut Megawati Terkait Keinginannya Kembali ke UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com — Rachmawati Soekarnoputri menyebut nama kakaknya, Megawati Soekarnoputri, ketika dia menjelaskan alasannya meminta Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan ke posisi awal sebelum diamandemen.

Menurut Rachmawati, akibat amandemen yang diteken Megawati, konstitusi negara kita jadi berubah dari yang dahulu didekritkan Presiden RI Soekarno.

Hal itu disampaikan Rachmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Jatipadang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

"Saya lihat bahwa akibat dari amandemen yang dilakukan tahun 2002 yang ditandatangani oleh Megawati, itu mengubah sifat konstitusi kita yang didekritkan oleh Presiden Soekarno tahun 1959," kata Rachmawati.

Konstitusi negara, dianggap dia, telah berubah menjadi kapitalis dan liberal.

"Terutama Pasal 33, jadi menghilangkan aspek dari keadilan sosial sehingga akibatnya seperti ini dan produk sekarang ya jadi liberal kapitalistik," kata Rachmawati.

Rachmawati menyebut Indonesia yang punya utang hingga Rp 4.000 triliunan sebagai contoh kasus. Seharusnya, lanjut Rachmawati, negara bisa melakukan Trisakti, dalam artian mandiri secara ekonomi.

"Saya prihatin, ini ada ribuan buruh asing ke sini, investasi asing. Saya mendapat juga gambaran (dari) Pangdam Jaya, dari Sabang sampai Merauke itu dipenuhi bendera-bendera asing, (itu) sudah melampaui batas," kata Rachmawati.

Ia juga menyinggung kasus megakorupsi BLBI yang seolah tidak disentuh oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pemerintahan kita ini setiap tahun disedot angka Rp 60 triliun untuk membayar kepada obligor-obligor itu," kata Rachmawati.

Ia juga menyoroti masalah hukum yang berubah menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Masalah keadilan hukum, kesenjangan sosial, yang sudah begitu besar. Kesenjangan sosial diakibatkan oleh kapitalisme sehingga kita perlu kembali UUD 1945," kata Rachmawati.