3 Hal yang Bisa Dilakukan Anies-Sandi untuk Menata Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Marco Kusumawijaya, urban planer yang mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengatakan program Anies Baswedan-Sandiaga Uno terhadap Jakarta bisa dibagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama adalah program yang meneruskan hal-hal baik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Atau misalnya melanjutkan program dengan melakukan perbaikan yang minimal, misalnya program KJP yang dikasih plus," kata Marco dalam diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (22/4/2017).

Marco mengatakan program-program pembangunan yang ada sebelumnya seharusnya dilanjutkan. Menurut Marco, masyarakat Jakarta sudah terbiasa melihat pembangunan yang akumulatif.

Hal itu membuat standar warga Jakarta semakin tinggi. Misalnya pembangunan mass rapid transit (MRT) yang dimulai sejak era Fauzi Bowo dilanjutkan oleh Jokowi dan Ahok.

"Dan kemungkinan akan diresmikan oleh Pak Anies, tetapi kan bukan berarti hanya Anies saja yang berjasa," ujar Marco.

Kategori kedua adalah program yang sudah dimulai di era Ahok-Djarot, tetapi butuh perubahan yang mendasar. Contohnya program untuk transportasi yang terintegrasi.

Kategori ketiga adalah program mendasar yang belum ada sebelumnya. Misalnya program perumahan yang terjangkau seperti DP Rp 0.

Ada juga rencana untuk membuat kebijakan menghentikan reklamasi dan penggusuran.

"Tiga-tiganya penting, bagaimana Anies melakukannya saya tidak tahu. Tetapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa jadi modal," kata Marco.

Marco mengatakan saat ini DP untuk rumah bisa turun menjadi 5 persen dengan bantuan pemerintah pusat. Dia yakin presentase itu bisa turun jika pemerintah daerah mau turun tangan.

Itu merupakan modal bagi Anies-Sandi untuk mewujudkan program DP Rp 0. Marco mengatakan, janji pemberian DP Rp 0 merupakan janji paling berat. Namun itu justru paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Terkait masalah birokrasi, Marco mengatakan Ahok dan Djarot juga sudah meninggalkan sistem birokrasi yang bekerja lebih optimal.

"Tapi berapa persen janji yang bisa dipenuhi, itu tergantung," kata Marco.