Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT MRT Minta Persetujuan Tambahan Dana hingga Revisi Perda ke DPRD

Kompas.com - 15/05/2017, 21:32 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta melakukan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta di ruang serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017). Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menyampaikan tiga permintaan mereka kepada DPRD DKI Jakarta.

"Pertama, persetujuan pendanaan fase II dan tambahan pendanaan pada fase I," kata William dalam rapat tersebut.

William menjelaskan, usulan dana pada fase II, Bundaran HI-Kampung Bandan, yakni sebesar Rp 25,1 triliun. Sementara dana tambahan fase I, yakni Lebak Bulus-Bundaran HI, senilai Rp 2,56 triliun.

William mengatakan, dana yang tersedia pada fase I sebesar Rp 14,18 triliun. Sementara total kebutuhan dana pada fase I mencapai Rp 16 triliun.

PT MRT akan memasukan kekurangan dana fase I sebesar Rp 2,56 triliun tersebut ke anggaran fase II. Kemudian, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan fase II sekitar Rp 22,5 triliun. Dengan demikian, total kebutuhkan dana fase II dan tambahan dana fase I mencapai Rp 25,1 triliun.

"Adapun yang sudah tercantum dalam Bappenas itu setara dengan Rp 22,5 triliun sehingga diperlukan usulan baru untuk memastikan bahwa dana yang akan kami minta sebesar 25,1 triliun," kata William.

Permintaan kedua yakni pembangunan kantor PT MRT di depo Lebak Bulus. William mengatakan, anggaran untuk pembangunan kantor tersebut sudah disiapkan di dalam APBD. Namun, PT MRT belum bisa mengeksekusinya sejak tiga tahun lalu karena terhambat regulasi.

Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, permintaan ketiga PT MRT yakni adanya revisi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tersebut karena kondisinya tak lagi relevan. Selain Perda Nomor 8 Tahun 2013, PT MRT juga meminta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta direvisi.

Sebab, Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi real. PT MRT telah melakukan berbagai percepatan dari berbagai kegiatan, baik konstruksi maupun operasi dalam upaya pengembangan.

"Yang kedua, kami minta pembangunan kantor di lahan depo Lebak Bulus. Ketiga, perubahan Perda 7 dan 8 Tahun 2013," ucap William.

DPRD DKI Jakarta menyatakan harus melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas permintaan PT MRT. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, penggunaan dana tersebut harus jelas digunakan untuk apa saja.

"Kami mesti jelas, uang itu kan dibebani pada APBD. Karena itu semuanya harus dibahas," kata Taufik.

Selain itu, mekanisme pembayaran utang dan bunganya menggunakan APBD juga harus dipikirkan. Sebab, pendanaan dilakukan dengan meminjam uang dari Jepang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dimintai Keterangan, Hasto: Kader Harus Berani Menyuarakan Kebenaran

Usai Dimintai Keterangan, Hasto: Kader Harus Berani Menyuarakan Kebenaran

Megapolitan
Ibu di Tangsel Cabuli Anaknya, Kakak Ipar: Hidup Pelaku dan Keluarganya Normal

Ibu di Tangsel Cabuli Anaknya, Kakak Ipar: Hidup Pelaku dan Keluarganya Normal

Megapolitan
Ibu yang Cabuli Anak Kandung di Tangsel Kaget Videonya Viral di Media Sosial

Ibu yang Cabuli Anak Kandung di Tangsel Kaget Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Tewas Dalam Lubang Galian Air Disebut Juga Jadi Korban Pelecehan

Bocah di Bekasi yang Tewas Dalam Lubang Galian Air Disebut Juga Jadi Korban Pelecehan

Megapolitan
Cabuli Anaknya Sendiri di Tangsel, Keluarga Suami Minta Pelaku Menyerahkan Diri ke Polisi

Cabuli Anaknya Sendiri di Tangsel, Keluarga Suami Minta Pelaku Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Tukang Pelat di Matraman Akui Pernah Terima Pesanan Pelat Nomor Cantik, Kini Tak Berani Lagi

Tukang Pelat di Matraman Akui Pernah Terima Pesanan Pelat Nomor Cantik, Kini Tak Berani Lagi

Megapolitan
Dapat Pesan dari Prabowo, Aji Jaya Diminta Terjun ke Masyarakat Saat Kampanye Pilkada Bogor 2024

Dapat Pesan dari Prabowo, Aji Jaya Diminta Terjun ke Masyarakat Saat Kampanye Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Keluarga Ibu yang Cabuli Anaknya di Tangsel Tak Terima, Tuntut Suaminya Jadi Tersangka

Keluarga Ibu yang Cabuli Anaknya di Tangsel Tak Terima, Tuntut Suaminya Jadi Tersangka

Megapolitan
Polisi Bakal Turunkan Anjing Pelacak untuk Menyisir Rumah Pembunuh Bocah di Bekasi

Polisi Bakal Turunkan Anjing Pelacak untuk Menyisir Rumah Pembunuh Bocah di Bekasi

Megapolitan
Kebakaran di Cibubur Hanguskan Enam Kios dan Dua Mobil Pikap, Kerugian Capai Rp 216 Juta

Kebakaran di Cibubur Hanguskan Enam Kios dan Dua Mobil Pikap, Kerugian Capai Rp 216 Juta

Megapolitan
Dinkes Kota Bogor: Makanan yang Diduga Membuat Puluhan Warga Keracunan Dibuat Sehari Sebelum Acara Haul

Dinkes Kota Bogor: Makanan yang Diduga Membuat Puluhan Warga Keracunan Dibuat Sehari Sebelum Acara Haul

Megapolitan
Ibu yang Cabuli Anak di Tangsel Kerja sebagai Pengamen, Bertemu dengan Sang Suami di 'Jalanan'

Ibu yang Cabuli Anak di Tangsel Kerja sebagai Pengamen, Bertemu dengan Sang Suami di "Jalanan"

Megapolitan
Motor Warga di Medan Satria Bekasi Dicuri, Pelaku Beraksi Saat Siang Hari

Motor Warga di Medan Satria Bekasi Dicuri, Pelaku Beraksi Saat Siang Hari

Megapolitan
Warga Jaktim Bakal Kena Denda Maksimal Rp 50 Juta jika Ditemukan Jentik Nyamuk DBD di Rumahnya

Warga Jaktim Bakal Kena Denda Maksimal Rp 50 Juta jika Ditemukan Jentik Nyamuk DBD di Rumahnya

Megapolitan
Hasto Mengaku Tak Kenal dengan Orang yang Laporkan Dirinya ke Polisi

Hasto Mengaku Tak Kenal dengan Orang yang Laporkan Dirinya ke Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com