Djarot Akan Larang Perjodohan di RPTRA, Sandi Batalkan Taaruf Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno membatalkan rencana program Kartu Jakarta Jomblo (KJJ) dan rencana menyediakan pojok taaruf atau perjodohan di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).

"Kemarin sudah dikaji dan ternyata masalah perjombloan ini ada di ranah privat," kata Sandiaga saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/5/2017).

Sandiaga juga mengatakan, ia sudah menerima presentasi dari dunia usaha terkait solusi jomblo atau tanpa pasangan. Dunia digital ternyata memiliki berbagai aplikasi perkenalan dan perjodohan yang bisa memfasilitasi para jomblo untuk bertemu.

"Ini mempermudah karena banyak kalangan muda yang sibuk," kata Sandiaga.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang melarang perjodohan di RPTRA. Perda tersebut juga untuk menjamin penggunaan RPTRA sesuai fungsinya.

Djarot ingin mengajukan rancangan perda tersebut kepada DPRD DKI. Isi perda tersebut nantinya tentang aturan penggunaan dan pengelolaan RPTRA, misalnya seperti kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di RPTRA.

"RPTRA tidak bisa digunakan sebagai tempat mojok untuk cari jodoh, enggak boleh ya, karena (RPTRA) itu untuk anak, untuk perempuan," kata Djarot, Rabu.