Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

Anies menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Hal itu membuat para buruh kecewa karena awalnya mereka ingin UMP bisa ditetapkan pada angka Rp 3,9 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Anies-Sandi.

"Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Berbagai kelompok buruh pun berencana akan demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini, Jumat (10/11/2017). Mereka akan memprotes keputusan Anies-Sandi terkait UMP 2018.

Tagih kontrak politik

Pada Sabtu (1/4/2017), kumpulan koalisi serikat buruh pernah mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Anies-Sandi yang ketika itu masih mengikuti kampanye.

Bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, tercatat ada 13 serikat buruh yang mendeklarasikan untuk Anies-Sandi, di antaranya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan serikat buruh maupun guru honorer, di antaranya Ketua KSPI Said Iqbal dan Ketua FSPMI Obon Tobroni.

Setelah penetapan UMP 2018 dilakukan dan tak sesuai harapan, kelompok buruh ini mengungkapkan adanya kontrak politik antara mereka dengan Anies-Sandi.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Pandapotan Hutagaol mengatakan, sebagian besar buruh memilih pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena adanya kontrak politik tersebut. 

"Saat ada kontrak politik tentang nasib kesejahteraan buruh, kami memerintahkan anggota kami untuk memilih mereka (Anies-Sandi pada Pilkada DKI). Tapi kenyataannya begini," kata Pandapotan.

Satu hal yang dianggap menyalahi kontrak politik adalah penetapan UMP DKI 2018 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu menyebabkan besaran UMP menjadi Rp 3,648 juta.

Serikat buruh meminta agar UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

Keberpihakan kepada buruh

Benarkah ada kontrak politik itu?

Tadi malam Anies ditanya mengenai adanya kontrak politik antara dia dan para buruh. Jawaban Anies singkat, yaitu "tidak ada komentar dulu".

Namun, Sandiaga mengatakan keberpihakan mereka kepada buruh tidak perlu diragukan lagi. Sandi merasa mereka tetap berpihak kepada buruh meski penetapan UMP tidak sesuai keinginan mereka.

"Komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu all out, 100 persen non-negotiable," ujar Sandiaga, kemarin.

"Tidak ada yang bisa memecah hubungan baik ini antara kami dengan teman-teman serikat (buruh), karena kami mitra," tambah Sandi.

Menurut Sandi, intinya adalah UMP mereka tetap naik. Menurut dia, kenaikan UMP juga telah signifikan. Selain itu pemerintah juga berupaya memberikan tambahan insentif dengan cara menurunkan biaya hidup para buruh.

Anies dan Sandi akan memberikan layanan gratis naik transjakarta bagi buruh yang bekerja di Ibu Kota mulai 2018. Selain layanan gratis transjakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan subsidi pangan.

Buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah 10-15 persen dari harga pasar.

Menurut Sandi, UMP yang telah ditetapkan juga mengacu kepada survei kebutuhan hidup layak (KHL) seperti yang diinginkan buruh. Namun, survei KHL yang didapat memang rendah.

"Karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kami naikan cukup signifikan dan kami beri kompensasi dengan turunnya biaya hidup mereka," kata Sandi.