PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan

Alasan lain penghapusan itu adalah untuk memenuhi kekurangan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ingin BUMD itu mengoptimalkan kerjasama dengan perusahaan swasta alih-alih mengandalkan PMD.

"Apakah tidak terjadi nanti swasta yang kartel pangan malah bisa intervensi BUMD kita? Hingga harga pangan kita enggak bisa lagi dikontrol pemerintah tetapi oleh swasta karena ulah pemerintah sendiri yang minta BUMD kerja sama dengan swasta," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) yang berasal dari Fraksi PKS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (14/11/2017).

Sani mengingatkan, dua BUMD sektor pangan itu bergerak dalam hal pelayanan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI melindungi BUMD itu dengan memberikan PMD untuk mereka. Menurut Sani, BUMD yang bisa dikerjasamakan dengan swasta adalah PT Jakpro dan PT MRT.

Karena itu, Sani meminta Pemprov DKI mencari sumber lain untuk memenuhi kekurangan dana Rp 2,5 triliun itu.

"Ini kami tidak setuju, ini diganti saja kekurangan Rp 2,5 triliun itu dari sektor lain misalnya dari anggaran belanja," ujar Sani.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Yusriah yang juga dari Fraksi PKS bersuara senada. PMD BUMD memang dibahas dalam Komisi B yang diketuai Yusriah. Menurut Yusriah, BUMD sektor pangan seharusnya didukung. Apalagi, Anies-Sandi akan memberi kompensasi kepada buruh untuk bisa mendapat sembako murah.

"Pak Sekda kok enak-enaknya saja main hapus? Kita enggak sepakat di sana," ujar Yusriah.

Beberapa anggota DPRD DKI yang juga mempertanyakan usulan itu adalah Bestari Barus dari Partai Nasdem dan Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat.

Selain PD Dharma Jaya dan Food Station, BUMD lain yang diusulkan untuk dihapus PMD-nya adalah PT Jakarta Tourisindo, PD Pembanguann Sarana Jaya, dan Askrida.