Sumarsono Khawatir Banyaknya Anggota TGUPP DKI Timbulkan Disharmoni

"Kalau kebanyakan juga takutnya terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan terjadi bayang-bayang gubernur dan mereka bisa ke SKPD-SKPD mengatasnamakan gubernur dan seterusnya," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sumarsono menjelaskan, wewenang TGUPP hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur. Dia mengingatkan bahwa anggota TGUPP tidak boleh memerintah SKPD.

Menurut Sumarsono, jumlah anggota TGUPP yang ideal 45 orang, seperti yang tertuang dalam peraturan sebelumnya. Namun, dia tidak mempermasalahkan apabila Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ingin ada 73 anggota. Jumlah anggota TGUPP, kata Sumarsono, merupakan diskresi gubernur.

Meski begitu, Sumarsono mengingatkan agar ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk ke-73 anggota TGUPP agar kewenangan mereka tidak tumpang tindih dengan SKPD dan deputi gubernur.

"Intinya, jumlah buat saya tidak masalah selama pengaturannya itu jelas, tidak menciptakan disharmoni," kata dia.

Sumarsono juga tidak mempermasalahkan adanya pembagian bidang yang ditentukan Anies-Sandi. Menurut dia, bidang itu sesuai dengan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu adalah grup-grup, silakan, sepertinya sudah sesuai. Pembagian komisinya sudah sesuai karena itu mengisi celah-celah, seperti anti-korupsi, ada 4 atau 5," ucap Sumarsono.