Selain itu, Khofifah juga menyoroti penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia tidak ingin ada tumpang tindih penerima program tersebut.
"Kemungkinan duplikasi warga DKI yang dapat KJS, lalu masih juga dapat KIS. Kemudian dapat KJP, masih juga dapat KIP. Nah, overlap seperti inilah yang kami juga berusaha mencari solusi bersama," ujar Khofifah seusai pertemuan tersebut.
Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI akan bersama-sama merapikan data penerima program perlindungan sosial itu agar tidak ada tumpang tindih.
"Kami rapikan bersama, kami lakukan pemadanan kembali, supaya ketepatan sasaran dari seluruh program perlindungan sosial ini bisa makin efektif," katanya.
Pemadanan kembali data-data tersebut juga berkaitan dengan data warga yang tidak terdaftar. Khofifah mengatakan, besar kemungkinan ditemukan adanya orang yang tidak terdata sebagai warga DKI karena mereka tidak memperbarui indentitas kependudukan (KTP).
Warga yang tidak terdaftar sebagai penduduk Jakarta harus disisir dan didata ulang agar mereka juga mendapatkan program perlindungan sosial.
"Kemudian kami juga melihat bahwa unregistered people ini misalnya, di antara mereka kemungkinan pernah punya KIS, tetapi dari daerah lain. Pernah punya KIP, tetapi dari daerah lain. Ini kan perlu adjusment," ucap Khofifah.
Sementara itu, Sandiaga tidak membahas detail soal duplikasi penerima KJP-KIP dan KJS-KIS. Dia hanya menyebut akan mensinkronisasikan data penerima program perlindungan sosial yang dimiliki Pemprov DKI dengan data yang dimiliki Kementerian Sosial.
"Insya allah di Pemprov DKI akan dilakukan pemutakhirannya, sehingga nanti program yang kami lakukan itu tepat sasaran," kata Sandiaga.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/05/14294491/mensos-khofifah-ingatkan-sandiaga-kemungkinan-tumpang-tindih-program-dki