Pemprov DKI Ditawari Beli Angkot yang Beroperasi di Tanah Abang

Ia mengatakan, dalam pertemuan para pemilik dan sopir angkot dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta, Kamis (22/2/2018), Dinas Perhubungan menyebutkan kebutuhan angkot untuk program OK Otrip rute M08 Tanah Abang-Kota hanya sekitar 90 unit. Sementara jumlah angkot yang beroperasi saat ini 200-an unit.

Petrus mengatakan, angka 90 unit yang disebut Pemprov DKI itu didapatkan dari kajian yang dilakukan Dishub DKI melalui headway atau waktu tunggu angkot berhenti.

"Katanya yang bisa beroperasi hanya 90 saja, sisanya kemana? Masa mereka harus bersaing dengan angkot yang dibayar pemerintah," kata Petrus saat ditemui di Kantor Dishub DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Ia mengatakan, pihaknya mempertanyakan sisa angkot lain yang tidak bisa mengikuti program OK Otrip.

Perwakilan pemilik dan sopir angkot yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan opsi, yaitu Pemprov DKI membeli angkot saja mereka dengan harga yang pas.

Meski belum menentukan harga per unit mikrolet, Petrus mengatakan satu unit metromini saja dihargai Rp 20 juta.

Tawaran itu disampaikan ke Dishub karena ada pemilik mikrolet yang menyatakan akan beralih usaha tetapi butuh modal dengan menjual mikrolet.

"Itu solusi yang diajukan oleh kami dan Organda ke Gubernur. Kalau jawabanya oke dibeli pemerintah maka tentu ada tim kajian menghitung harganya. Pemilik mau asal harganya pantas," kata Petrus.

Puluhan sopir angkot yang melayani trayek Tanah Abang mogok operasi Kamis pagi. Mereka  mogok karena tidak setuju dengan syarat program OK Otrip, salah satunya terkait pembatasan jumlah armada yang bisa mengikuti program tersebut.

Angkot yang beroperasi di Tanah Abang sebelumnya ditawari Dishub DKI untuk menjadi mitra Pemprov DKI seperti yang telah dilakukan koperasi angkot lainnya, yaitu KWK dan Budi Luhur.