Dana PSO Daging Subdisi Tak Cair karena Tak Ada Pengajuan Tertulis

Menurut Michael, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati hanya menyampaikan permintaan pencairan PSO secara lisan dalam rapat.

"Bu Marina ngomong ke Pak Wagub (Sandiaga Uno) itu November, ngomong-ngomong di rapat. Tetapi kan rapat enggak bisa dibuat berita acara untuk administrasi pencairan," kata Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/3/2018).

Michael mengatakan, sebelum mengajukan pencairan PSO, PD Dharma Jaya harus membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI terlebih dahulu. PKS itu baru dilakukan pada 9 Februari.

Sebelum PKS, Pemprov DKI juga melakukan revisi pergub terlebih dahulu. Sebab Pemprov DKI menambah jenis pangan yang disubsidi pada 2018, yaitu susu dan ikan. Pergub dan PKS itu menjadi dasar bagi BPKD untuk mencairkan PSO bagi PD Dharma Jaya.

Michael mengatakan PD Dharma Jaya baru menyerahkan dokumen pengajuan pencairan subsidi pada 27 Februari 2018. PD Dharma Jaya mengajukan pencairan PSO sebesar Rp 54 miliar. Sebanyak Rp 13 miliar untuk membayar kekurangan pada November dan Desember. Sementara Rp 41 miliar untuk membayar subsidi pangan tahun 2018 sejak Januari hingga saat ini.

"Nah diperiksa dong, lengkap enggak nih data? PKS berdasarkan pergub yang baru atau lama? Nah ini pergub ditulisnya masih yang lama. Maka kami kembalikan 8 Maret untuk diperbaiki," kata Michael.

Michael mengatakan, revisi pengajuan pencairan PSO itu baru dikirim kembali oleh PD Dharma Jaya pada 13 Maret. Menurut dia, dana PSO seharusnya sudah bisa cair hari ini atau besok.

"Baru 13 Maret saya proses kemarin, hari ini atau besok mungkin baru bisa cair kalau lengkap semua," ujar dia.