KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga

Sekretaris Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo mengatakan, setidaknya ada 8 kritik dari fraksinya untuk Anies-Sandiaga.

Kebijakan pertama adalah penataan kawasan Tanah Abang.

"Dengan difasilitasinya PKL oleh Anies-Sandi untuk berjualan di tengah jalan dengan menutup jalan sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan untuk warga lain," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Rio mengatakan, kebijakan itu juga telah melanggar undang-undang. Padahal, menurut dia, seharusnya Anies dan Sandiaga jadi contoh yang baik.

Kebijakan kedua yang dikritisi adalah soal rumah DP 0.

Sampai saat ini, skema pembiayaannya dinilai tidak jelas. Selain itu, rumah tersebut juga hanya bisa dijangkau warga minimal kelas menengah.

"Di mana penghasilannya Rp 7 juta per bulan, sementara UMP di Jakarta masih di angka Rp 3,6 juta per bulan. Lalu untuk siapa rumah lapis itu dibangun?" kata Rio.

Kritikan ketiga adalah terhadap program OK Otrip yang masih jauh dari target. Targetnya program itu bisa diikuti lebih kurang 2.000 angkutan umum.

Menurut dia, pada kenyataannya baru 123 angkutan yang bergabung.

Program keempat adalah OK OCE yang ternyata tidak menyediakan bantuan permodalan.

Kelima, Fraksi PDI-P juga mengkritisi KJP Plus yang menurut mereka minus.

"Banyak pengaduan rekening diblokir tanpa sebab maupun fasilitas makanan tambahan seperti telur dan daging dengan kualitas buruk," ucapnya. 

Kritikan keenam adalah soal janji tidak ada penggusuran.

Rio mengatakan, janji tersebut akan diingkari. Sebab, jata Rio, Anies berniat menertibkan kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, yang tahun lalu terus menerus banjir.

Ketujuh, Fraksi PDI-P juga mengkritik soal Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang tidak mengalokasikan program normalisasi kali pada APBN 2018.

"Ini karena tidak ada kepastian dalam pembebasan lahan oleh Pemprov DKI," kata dia.

Kritik terakhir adalah tentang rotasi jabatan. Fraksi PDI-P mempertanyakan banyaknya pejabat yang diganti dengan alasan pensiun. Padahal mereka belum memasuki masa pensiun.

"Sebagai sikap, kami mendorong institusi terkait mengusut adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan rombak jabatan tersebut dengan tuntas," ujar Rio.