Mediasi antara Taufik dan KPU Buntu, Sengketa Berlanjut ke Sidang Ajudikasi

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyatakan, Taufik dan KPU DKI Jakarta masih bersikukuh pada pendiriannya masing-masing.

"Yang sekarang kan tetap konsisten, KPU pada PKPU-nya. Kemudian si pemohon tetap merasa ada sebuah kekuatan UU yang lebih tinggi," kata Puadi setelah mediasi.

Buntunya mediasi ini membuat sengketa antara Taufik dan KPU DKI akan dilanjutkan lewat proses sidang ajudikasi yang dimulai pada Selasa (21/8/2018) besok.

Puadi menyampaikan, sidang ajudikasi besok akan dilakukan di Kantor Bawaslu mulai pukul 10.00 WIB.

Agenda sidang pada Selasa besok adalah penyampaian permohonan dari pemohon yaitu Taufik.

"Nanti dalam agenda pokok-pokok penyampaian permohonan dan nanti akan djawab oleh termohon KPU DKI untuk menjawab pokok si permohon tersebut," kata Puadi.

Ia juga mengatakan, kedua belah pihak berhak menghadirkan saksi ahli selama proses persidangan nanti.

"Dalam proses ajudikasi ini nanti ada pembuktian dari masing-masing penohon maupun termohon, kalau memang dipandang perlu untuk ada saksi, mereka boleh menghadirkan saksi ahli," kata dia.

Taufik menggugat KPU lantaran ia dinyatakan KPU DKI tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Taufik dianggap TMS karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi sepertinya tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan  negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.