Selain soal izin yang belum terbit, DKI juga berfokus soal integrasi transportasi umum.
"Dua hal yang sekarang menjadi concern, yaitu pada aspek seluruh administrasi perizinan pengoperasian sampai dengan bagaimana kami menciptakan integrasi antarmoda sebagai satu sistem manajemen angkutan umum yang baik," kata Sigit di Balai Kota, Selasa (12/2/2019).
Menurut Sigit, integrasi menjadi kunci keberhasilan. Pihaknya terus melakukan assessment atau kajian.
Kajian seputar rute angkutan umum maupun potensi park and ride sebagai bagian dari simpul integrasi angkutan.
Sigit belum bisa memastikan kapan izin operasional dikeluarkan Kemenhub. Begitu pula soal tarif LRT.
"Karena tarif kan sudah ada tim tarif yang menangani," kata dia.
Moda light rail transit (LRT) Jakarta ditargetkan beroperasi akhir Februari 2019 atau sekitar dua pekan lagi. Namun, pihak LRT Jakarta hingga kini belum mengantongi izin operasi.
Direktur Proyek LRT Jakarta PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerbitkan izin operasi LRT Jakarta.
Saat ini, Kemenhub tengah mensertifikasi prasarana LRT Jakarta, yakni stasiun dan depo, untuk kemudian menerbitkan rekomendasi dan sertifikat layak operasi prasarana LRT Jakarta.
Rekomendasi dan sertifikat layak operasi sarana dan prasarana dari Kemenhub itu menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerbitkan izin operasi LRT Jakarta.
Proyek LRT Jakarta terbentang sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome, Jakarta Timur hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 yang digelar 18 Agustus. Namun, rencana tersebut diundur karena sejumlah hal.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/12/22142881/sambil-tunggu-izin-operasional-lrt-dki-kaji-integrasi-angkutan-umum