Salah Satu Alasan Bekasi Ingin Gabung Jakarta, APBD DKI yang Sampai Rp 86 T

"Yang jelas, (dengan gabung DKI), kita berharap bahwa dari sisi kesejahteraan bisa lebih besar lagi," ujar Tri ditemui usai peresmian sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019).

"Karena DKI kan uangnya Rp 86 triliun, enggak habis-habis APBD-nya," imbuh dia.

Tri menyatakan, setiaiap tahun APBD Kota Bekasi hanya sekitar Rp 6-7 triliun. Padahal, menurut dia, butuh dana sekitar Rp 12-15 triliun setahun untuk membangun Kota Bekasi secara optimal.

"Kalau kita balik lagi (ke Jakarta), harapannya itu tadi. Akan ada tambahan secara finansial," ujar Tri.

Meski demikian, ia mengaku tak mau tergesa-gesa soal wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta Tenggara. Ia mengklaim, pihaknya mesti melakukan aneka kajian terlebih dulu sebelum wacana ini bisa diseriusi.

Awal mula wacana Bekasi gabung Jakarta

Wacana penggabungan Bekasi dengan Jakarta ini merupakan buntut dari rencana Wali Kota Bogor Bima Arya membentuk provinsi Bogor Raya. Bogor Raya terdiri dari 10 kabupaten/kota.

Sepuluh daerah tersebut, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Kalau boleh memilih, Rahmat Effendi ingin Bekasi bergabung dengan Jakarta.

Namun, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen tak sepakat dengan rencana Bima Arya itu. Dia memiliki beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Bekasi lebih cocok bergabung dengan Jakarta.

"Secara kultur, Bekasi lebih identik dengan Jakarta. Budayanya, bahasanya Betawi, sukunya Betawi, Polresnya ke Polda Metro Jaya, kodimnya ke Jayakarta, hanya administratifnya saja (yang terpisah dari Jakarta)," ujar Pepen.

Jika ditanya ke warga, lanjutnya, dia pun yakin mayoritas warga Bekasi setuju bergabung dengan DKI Jakarta. Setelah melontarkan pernyataan ini, DPRD Kota Bekasi pun menyambutnya dan mendorong Pemkot menggelar referendum.

Menanggapi keinginan Bekasi gabung ke Jakarta ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkannya kepada pemerintah pusat.

Sementara Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengungkapkan pembuatan daerah otonomi baru (DOB) ini membutuhkan biaya besar.

"Satu daerah persiapan otonomi itu kita paling tidak membutuhkan uang Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Rabu (21/8/2019).

Dijelaskan Bahtiar, sejak 2014 terdapat 315 daerah yang mengajukan pemekaran kepada Kemendagri. Pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk dapat mengabulkan itu semua.