Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Aksi digelar di Taman Pandang, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Koordinator aksi Aznil Tan mengatakan, masih banyak relawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memiliki kemampuan untuk menjadi menteri.

“Kita menolak Prabowo dimasukkan ke Kabinet Jokowi. Alasannya sederhana karena masih banyak relawan Jokowi yang berkeringat saat itu (kampanye) punya kemampuan jadi menteri,” ujar Aznil di Jakarta, Selasa.

Aznil menekankan, Prabowo tak pantas menjadi menteri karena diduga kuat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Masalah tersebut yang terus disuarakan kelompok aktivis 1998.

“Kami aktivis 98 dari dulu konsisten mengawal masuknya kelompok-kelompok yang melanggar HAM ke dalam kekuasaan,” kata koordinator nasional Relawan Jokowi Poros Benhil itu.

“Jangan masuk dalam kabinet apalagi beliau tersandung kasus sengketa, pelanggaran HAM. Itu akan mencederai wibawa negara kita, pemimpin kita, apalagi beliau menduduki posisi Menhan,” tambah Aznil.

Masalah lain, kata dia, masuknya Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membuat demokrasi tidak sehat.

Pasalnya, kontrol terhadap pemerintahan menjadi lemah.

“Jadi partai PKS, PAN, dan Demokrat akan lemah dalam mengontrol pemerintahan. Nanti kontrol pemerintahan akan lemah. Tidak sehatnya seperti itu,” jelas Aznil.

Sebelumnya, Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin.

Seusai bertemu Jokowi, Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menuturkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Selain Prabowo, Edhy juga mendapat pos menteri. Namun Prabowo belum mengumumkan pos menteri yang dimaksud.

Saat itu, Prabowo sekaligus memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.