Usai Politisi Termuda DPRD DKI William PSI Disidang oleh Seniornya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pengungkapan anggaran janggal ke publik oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memasuki babak baru.

Setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta oleh seorang warga karena dinilai melanggar kode etik, William secara perdana diperiksa oleh Badan Kehormatan pada Selasa (12/11/2019).

Seusai disidang oleh para seniornya, William menceritakan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan baik.

Bahkan, kata dia, seluruh anggota Badan Kehormatan setuju bahwa hal yang dilakukan William adalah sikap kritis.

"Suasana tadi berlangsung sejuk ya, maksudnya dengan sangat baik, mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," kata William seusai diperiksa, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

Selama diperiksa, William menjelaskan tentang kronologi mengapa dirinya mengunggah berbagai anggaran janggal ke media sosial.

Menurut dia, hal tersebut memang sikap politik dari Fraksi PSI yang menginginkan dokumen APBD bisa diakses publik.

"Saya serahkan semua lah ke pada Badan Kehormatan yang penting saya itu satu prinsip kami yang enggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran, kalau menurut saya itu harga mati, sudah final lah," kata William.

Janji tetap buka anggaran janggal ke publik

Tak gentar. Kata ini patut disematkan kepada William yang berjanji akan tetap membuka anggaran janggal ke publik meski dilaporkan ke BK.

"Pasti kami akan terus mengkritik setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," janjinya.

William menyatakan, sebelum mengunggah usulan anggaran yang dinilai janggal ke media sosial, dirinya telah meminta saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI agar proses penyusunan anggaran transparan.

Ia juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta terbuka dan mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 di situs resmi milik pemprov.

"Yang saya omongin di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat, di rapat Banggar pertama itu sudah saya sampaikan bahwa kami dari Fraksi PSI itu meminta agar dokumen perencanaan itu di-upload di website. Jadi, apa yang kami sampaikan di media sosial itu sudah saya sampaikan juga di rapat banggar pertama itu," ujar dia.

Politisi berusia 23 tahun ini menegaskan, pihaknya tak bisa memberi toleransi pada masalah transparansi anggaran dan anggaran harus sudah dibuka ke publik sejak masih perencanaan.

Ingin mengedukasi publik

William melanjutkan, tujuannya menggunggah anggaran janggal ke media sosial adalah untuk mengedukasi publik.

Apalagi dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 tak bisa diakses oleh masyarakat karena tak diunggah Pemprov DKI.

"Kalau saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik terkait apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," tuturnya.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini pun tak keberatan jika anggaran janggal yang dipublikasi oleh dirinya kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta.

"BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," kata dia.

Ketua BK ingatkan mekanisme mengkritik anggaran

Sementara itu, Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengingatkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana tahu aturan saat menyampaikan kritik.

Hal ini dikemukakan Nawawi seusai memeriksa William terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

"Memang diingatkan bersama bahwa jangan lupa menurut undang-undang kita itu sejajar dengan pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme," jelas Nawawi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, anggota DPRD DKI boleh kritis terhadap masalah anggaran, namun tetap berkoordinasi yang baik dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kritis itu kewajiban anggota dewan. Artinya, pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak pro rakyat, ya wajib kita kritisi. Atau pemasukan anggaran ternyata pemborosan, ya kita kritisi," tutur dia.

Seusai pemeriksaan terhadap William, hingga saat ini Badan Kehormatan belum memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada politisi muda PSI tersebut.

Terancam sanksi teguran tertulis

Nawawi menambahkan, anggota William kemungkinan akan dikenai sanksi tertulis.

Menurut dia, William tak akan dikenai sanksi pelanggaran etik berat yang berujung pada penghentian sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ini pandangan pribadi saya ya, belum tentu menjadi keputusan BK, menurut saya enggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis," ucapnya.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai sanksi yang akan dikenai kepada William jika terbukti melanggar kode etik.

"Oh belum sampai situ, belum ada keputusan. Kita rapat dulu, kan kita juga belum putuskan," tambah Politisi Partai Demokrat ini.

Adapun sanksi yang bisa dikenakan kepada William adalah sanksi teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian.