PKS Curiga Gerindra Lobi Pimpinan DPRD untuk Tunda Pemilihan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin curiga, Partai Gerindra selama ini melakukan lobi politik kepada unsur pimpinan DPRD DKI untuk terus menunda proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebab, pemilihan wagub DKI mandek karena rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta untuk membahas draf tata tertib pemilihan wagub tak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak kuorum.

Padahal, dua nama bakal cawagub sudah diserahkan ke DPRD DKI sejak Maret 2019. Dua nama itu, yakni kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Adapun, rapimgab merupakan rapat antara pimpinan DPRD DKI, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.

"Jangan-jangan Gerindra juga sebenarnya menunda-nunda proses ini. Kami khawatirnya begitu. Ini persepsi kami ya, bisa keliru," ujar Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/12/2019).

Menurut Arifin, Gerindra bisa saja berupaya menunda proses pemilihan wagub DKI karena masih mengincar posisi tersebut.

Dia menilai, Gerindra belum ikhlas menyerahkan kursi wagub DKI kepada PKS.

"Jangan-jangan memang (Gerindra) masih punya keinginan supaya satu (cawagub dari) PKS, satu (dari) Gerindra. Ada kesan belum legowo kalau dua-duanya (cawagub) dari PKS," kata dia.

Selain Gerindra, Arifin berujar, bisa saja parpol-parpol lain di DPRD DKI juga berupaya menghalangi pemilihan wagub DKI.

Sebab, posisi wagub bisa meningkatkan perolehan suara PKS pada pemilihan umum berikutnya.

"PKS bagi partai lain kan kompetitor. Kalau PKS jadi wagub, ini pasti akan berdampak untuk peningkatan suara PKS. Tentunya partai-partai lain kan tidak menginginkan itu," ucap Arifin.

Arifin berharap pemilihan wagub DKI pengganti Sandiaga Uno segera diproses. Apalagi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menjanjikan wagub akan terpilih pada Januari 2020.

Dia meminta semua pihak tidak menghalangi proses pemilihan wagub tersebut.

"Proses yang sedang berjalan ini tolong dijalankan dengan baik, enggak dihalang-halangi. Itu bagian penghormatan dalam demokrasi," tutur Arifin.

Kursi wagub DKI kosong sejak ditinggalkan Sandiaga lebih dari setahun lalu.

PKS dan Gerindra pernah sepakat bahwa kursi wagub menjadi hak PKS. Kedua pihak pun sudah menyerahkan dua nama bakal cawagub ke DPRD DKI, melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Maret 2019.

DPRD DKI kemudian membentuk panitia khusus untuk menyusun tata tertib pemilihan wagub. Pansus telah menyelesaikan tugasnya.

Namun, proses pemilihan wagub tak berjalan karena draf tata tertib yang disusun pansus tak kunjung dibahas dalam rapimgab hingga berakhirnya masa kerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 juga belum membahas proses pemilihan wagub karena terlebih dahulu membahas rancangan anggaran DKI tahun 2020.

Mendeknya proses pemilihan wagub membuat Gerindra mengajukan empat bakal cawagub alternatif kepada PKS.

Empat nama tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Gerindra juga menyampaikan ada kesepakatan baru soal cawagub DKI. Gerindra menyatakan cawagub baru yang akan diusulkan, yakni satu orang dari Gerindra dan satu orang dari PKS.

Namun, PKS menyatakan belum ada kesepakatan baru soal cawagub DKI.