JAKARTA, KOMPAS.com - Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang (PPS) mengajukan sejumlah permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait rencana penataan Jalan Sabang, Jakarta Pusat
Anggota Tim Kuasa Hukum PPS Nasyat meminta agar anggota DPRD DKI bisa berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas rencana penataan namun tidak merugikan pengusaha.
Anggota DPRD DKI Jakarta juga diminta untuk mengawasi segala anggaran yang dikeluarkan untuk penataan kawasan tersebut.
"Agar Bapak dan Ibu DPRD melakukan tindakan segala bentuk hukum dalam fungsi pengawasan anggaran apabila itu merugikan," kata Nasyat saat bertemu anggota DPRD DKI di lantai 9, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Selain itu, DPRD DKI juga diharapkan bisa mengawasi tender program ini dan memastikan agar landasan hukumnya jelas.
"Salah satu masalahnya adalah tender. (Jika janggal) DPRD harus tidak menyetujui anggaran yang sudah diajukan," tuturnya.
Sementara itu, Ketua PPS Ganefo Dewi Sutan menyebutkan, pihaknya sebenarnya tak keberatan dengan adanya penataan agar terlihat lebih rapi.
Namun dengan adanya rencana pelebaran trotoar serta fasilitas parkir yang dikurangi maka akan merugikan pengusaha.
"Kalau mau percayalah kami penghuni asli di sana (Restoran) Natrabu saja dari tahun 1958 kami tahu apa saja yang bisa dilakukan. Saya tahu sekarang semrawut dan kotor. Kami mohon ke DPRD kami ini ditekan yang sudah jalan berpuluh tahun seenaknya," ucap Ganefo.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mengembalikan kawasan Sabang, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, jadi tempat nongkrong tahun 1970-an.
Penataan akan dilakukan setelah trotoar Sabang direvitalisasi.
"Dulu kan Jalan Sabang itu terkenal memang tempat nongkrong tahun-tahun 70-80-an, ya kami hidupkan lagi, tapi sesuai dengan gaya yang lebih kekinian, milenial," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia.
Cucu berujar, Sabang nantinya tidak akan hanya menjadi pusat kuliner. Kawasan itu juga akan menjadi objek wisata tempat berkumpulnya warga.
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/15/18202461/pengusaha-minta-dprd-dki-awasi-rencana-hingga-tender-penataan-kawasan