Beredar Surat Bebas Covid-19 Palsu, KKP Bandara Soetta Perketat Verifikasi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memperketat verifikasi surat keterangan bebas Covid-19 sebagai persyaratan perjalanan untuk calon penumpang.

Kepala KKP Bandara Soekarno-Hatta Anas Maruf mengatakan, penguatan verifikasi tersebut untuk mengantisipasi beredarnya surat palsu bebas Covid-19 untuk perjalanan terbatas.

Untuk itu, kata dia, akan ada tiga langkah verifikasi agar surat yang dimiliki calon penumpang bisa dipastikan keasliannya.

"Kami minta pertama itu dokumen asli, kita cek kalau dokumen asli ketahuan pakai kop, cap basah dan sebagainya, dan penerbitnya siapa misalnya dari pemerintah atau faskes yang lain," ujar Anas saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Langkah kedua, lanjut Anas, jika surat tersebut terlihat meragukan, pemilik surat akan diwawancarai oleh petugas KKP

"Kita wawancarai, ini kapan pemeriksaan ditesnya, cara tesnya bagaimana, dan ada foto alat hasil tesnya. Kalau ada foto bisa ditunjukan," ujar Anas.

Kemudian langkah ketiga, petugas KKP Soekarno-Hatta akan melakukan konfirmasi ke penerbit surat apakah benar menerbitkan surat bebas Covid-19 pada tanggal yang tertera dalam surat. Petugas akan mengecek nama pemilik surat.

"Kalau masih ragu, itu kita foto surat bebas covid dan kita telepon pihak penerbitnya atau faskes penerbit," ujar Anas.

Anas mengatakan, tiga langkah verifikasi tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan KKP Soekarno-Hatta agar tidak terjadi pemalsuan dokumen.

Sebelumnya, surat sehat Covid-19 sempat diperjualbelikan lewat situs marketplace, Tokopedia.

External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel CHandra Wijaya membenarkan produk surat sehat bebas dari Covid-19 sempat ditawarkan di pasar digital Tokopedia.

Chandra mengatakan, setelah mendapat laporan dari pengguna, Tokopedia langsung menindak produk tersebut dan sudah menurunkan produk surat bebas dari Covid-19 itu.

"Saat ini, kami telah menindak produk dan toko yang dimaksud sesuai prosedur," kata dia saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Kamis lalu.

Chandra mengatakan, hal tersebut terjadi karena marketplace Tokopedia bersifat user generated content (UGC) atau setiap pihak dapat melakukan pengunggahan produk di Tokopedia secara mandiri.

"UGC sangat bermanfaat, tetapi tetap harus kami sertai dengan aksi proaktif untuk menjaga norma dan hukum yang berlaku," kata dia.