Salin Artikel

Fraksi PDI-P: Anggaran Formula E Harusnya Dikembalikan untuk Rehab Banyak Sekolah

Dia mengatakan, anggaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah di Jakarta.

"Anggaran formula E senilai Rp 220 M dan juga Rp 560 M yang harusnya dikembalikan ke kas daerah, bisa untuk rehab banyak sekolah yang rusak di tahun 2021 nanti," ujar Ima dalam pesan teks, Rabu (11/11/2020).

Ima mengatakan, fraksi PDI-P dalam posisi menolak anggaran untuk penyelenggaran Formula E.

Semestinya Pemprov DKI Jakarta tidak kembali memikirkan penyelenggaraan hiburan yang menghabiskan uang ratusan miliaran rupiah di tengah pandemi Covid-19.

"Seharusnya anggaran difokuskan kepada pemulihan Covid-19, apalagi tahun 2021 anggaran berkurang jauh dan harus benar-benar fokus pada program masyarakat," tutur Ima.

Dia menilai, anggaran ratusan miliar rupiah tersebut bisa saja dialihkan ke program yang lebih jelas.

Namun, lanjut Ima, ada masalah keberpihakan dan Gubernur Anies Baswedan memilih untuk berpihak kepada penyelenggaraan Formula E.

"Ternyata pak Anies memilih untuk berpihak kepada Formula E daripada rehab sekolah rusak," kata Ima.

Kritik mengenai anggaran penyelenggaraan Formula E juga datang dari Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Anggara mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak menarik anggaran tersebut dan justru mengalihkan anggaran ke penyelenggaraan Formula E 2021.

"Acara tahun 2020 sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021, apakah secara aturan itu boleh?" ujar Anggara Selasa kemarin.

Selain itu, lanjut Anggara, Fraksi PSI mempertanyakan angka anggaran pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E.

"Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab," tutur Anggara.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih membahas kemungkinan penarikan kembali commitment fee Formula E yang telah disetor.

Dwi mengemukakan hal itu saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Juli 2020 lalu.

Awalnya anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menanyakan kemungkinan anggaran tersebut ditarik.

"Kami lagi diskusikan, Pak, apakah memungkinkan dari segi legal dan kami harus koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora) karena memang ini bukan PMD Jakpro tapi di bawah Dinas Olah Raga," kata Dwi.

Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawiguna menjelaskan, proses pembayaran commitment fee Formula E dari Dispora langsung ke Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

Karena itu, hak penarikan juga langsung dana itu dari Dispora. Sementara PT Jakpro, menangani bank garansi (jaminan).

"Mungkin klarifikasi ada commitment fee ada bank guarantee karena berkontrak secara dokumen hukum itu Jakpro tagihan langsung ke dispora," kata dia.

Yuli mengemukakan, sejauh ini pembayaran bank garansi masih menggunakan dana Jakpro.

"Kalau total commintment fee langsung ke Dispora. Tapi kalau bank garansi itu dipakai uang Jakpro. Bank garansi yang saat ini diterbitkan menggunakan dana Jakpro," tambah dia.

Formula E di Jakarta seharusnya digelar pada 6 Juni 2020. Namun acara itu batal karena ada pandemi Covid-19.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik itu pada tahun 2020. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar.

Dana itu, yang disebut sebagai commitment fee, disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

Commitment fee untuk Formula E tahun 2021 juga telah dibayarkan sebesar 11 juta poundsterling atau Rp Rp 207,69 miliar (dengan asumsi 1 pounds sebesar Rp 18.881).

Maka total dana yang sudah dibayarkan Pemprov DKI untuk Formula E adalah sebesar 31 juta poundsterling.

Pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu naik 10 persen setiap tahunnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/11/11351701/fraksi-pdi-p-anggaran-formula-e-harusnya-dikembalikan-untuk-rehab-banyak

Terkini Lainnya

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Megapolitan
Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Megapolitan
Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Megapolitan
Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Megapolitan
Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Megapolitan
Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Megapolitan
Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Megapolitan
Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Megapolitan
Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Megapolitan
KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

Megapolitan
Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Megapolitan
Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Megapolitan
Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke