Perda Covid-19 DKI Atur Pembubaran bagi PKL Pelanggar Prokes

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Daerah (Perda) penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta resmi berlaku. Perda bernomor 2 Tahun 2020 tersebut mengatur beragam sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, termasuk pedagang kaki lima (PKL).

Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16, di Ayat 1 tertulis, "Setiap PKL atau lapak jajanan wajib melaksanakan perlindungan protokol kesehatan."

Ayat 2 tertulis terkait sanksi yang akan diberikan apabila Ayat 1 tidak dijalankan oleh PKL.

"Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan," demikian bunyi Pasal 16 ayat 2.

Adapun Ayat 3 menjelaskan sanksi administratif diberlakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dan Satpol PP.

Tidak tertera bentuk sanksi adminstratif lainnya dalam bentuk denda. Dijelaskan dalam Ayat 4 pasal yang sama, sanksi administratif lainnya akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sebagai informasi Perda Penanganan Covid-19 sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 12 November lalu.

Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, setelah diteken Perda tersebut langsung berlaku dan penerapan aturan turunan masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang masih ada sampai penyesuaian Pergub terhadap Perda selesai dalam sebulan.

"Mulai berlaku tanggal 12 November, kan ada masa penyesuaian (Pergub yang baru) sebulan," ujar dia.

Adapun riwayat pembuatan Perda mengenai penanggulangan Covid-19 disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada Senin 19 Oktober lalu.

Perda tersebut berisi 11 bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19.

Perda disusun lantaran kawasan Provinsi DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.