Asisten Pemerintahan DKI Bantah Pengunduran Diri Alvin Wijaya dari TGUPP Terkait Seleksi Pejabat Eselon II

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijaksono membantah isu anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Alvin Wijaya mengundurkan diri karena masalah seleksi jabatan eselon II DKI Jakarta yang sepi peminat.

"Ini (pengunduran Alvin Wijaya) tidak ada korelasi atau hubungannya dengan proses seleksi terbuka," kata Sigit saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5/2021).

Sigit mengatakan, Alvin Wijaya mengundurkan diri terhitung 1 April 2021 lalu, sedangkan pembukaan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI diumumkan 14 April 2021.

"Karena seleksi terbuka diumumkan melalui Pengumuman Sekda nomor 2 tertanggal 14 April, itu jauh sebelum yang bersangkutan mundur," kata Sigit.

Namun Sigit enggan membeberkan alasan Alvin Wijaya mundur dari TGUPP.

"Prosesnya (pengunduran diri) ada di Bappeda," ucap dia.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan juga bungkam dengan alasan Alvin mundur dari TGUPP.

Tri hanya menjelaskan bahwa Alvin Wijaya resmi mundur per 1 April 2021 dengan Surat Keputusan yang dikelurkan Gubernur DKI Jakarta Nomor 632 Tahun 2021.

Tri memastikan Alvin berhenti dari anggota TGUPP karena mengundurkan diri saja, tanpa membuka alasannya.

"Kami bicaranya administrasi karena kami tugasnya itu," kata Tri.

Dugaan keterlibatan TGUPP

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga 239 PNS DKI Jakarta enggan ikut mendaftar lelang jabatan eselon II lantaran keberadaan TGUPP yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gembong mengatakan, TGUPP memiliki peran yang terlalu sentral sehingga banyak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.

"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Selasa (11/5/2021).

Padahal, kata Gembong, tidak ada PNS tidak ingin naik jabatan karena setiap PNS pasti mengejar karir tertinggi.