Wagub Berharap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap, Jakarta tetap berstatus daerah khusus meski tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Riza meyakini, setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, Jakarta masih bisa menjadi pusat perekonomian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan seni budaya.

"Kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan ibu kota, nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Menurut Riza, pemerintah provinsi akan membahas lebih lanjut soal kekhususan Jakarta bersama para pakar.

Selain itu, Riza menuturkan, pemerintah provinsi akan memastikan proses transisi pemindahan ibu kota berjalan dengan aman dan baik.

"Insya Allah butuh dukungan dan kerja sama semua. Kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah tentu punya tujuan maksud yang baik," kata Riza.

"Di antaranya ada pemerataan, mengurangi kemacetan, kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus dan sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, DKI Jakarta akan tetap memiliki sematan daerah khusus.

"Kami juga kemarin dari awal juga sempat menyinggung ya soal status Jakarta setelah pemindahan ini. Semua hampir sepakat bahwa kita juga harus tetap memberikan kekhususan kepada Jakarta," kata Doli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Doli mengatakan, kekhususan Jakarta akan dibahas setelah tidak lagi menjadi ibu kota. "Khususnya, nanti kita cari," kata dia.

Menurut Doli, harus Jakarta tetap diberikan sematan daerah khusus lantaran memiliki sejarah kontribusi pada perkembangan bangsa Indonesia.

Selain itu, ia mengungkapkan, infrastruktur di Jakarta juga dinilai sudah memadai.