Ketika Mahasiswa UI Minta Luhut Buka "Big Data" Penundaan Pemilu...

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat berdebat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Peristiwa ini terjadi di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok pada Selasa (12/3/2022). Ketika itu mahasiswa melakukan unjuk rasa bertepatan dengan pertemuan antara Luhut dan Rektor UI Ari Kuncoro.

Setelah melakukan pertemuan tertutup, Luhut didampingi Ari Kuncoro menemui puluhan mahasiswa pengunjuk rasa. 

Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa mendesak agar Luhut membuka big data terkait aspirasi 110 juta masyarakat yang meminta agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 ditunda.

"Kami minta buka!" teriak mahasiswa.

"Dengerin anak muda, kamu enggak berhak nuntut saya. Karena saya punya hak untuk tidak memberi tahu," jawab Luhut.

Tak puas dengan penjelasan Luhut, para mahasiswa tetap melontarkan desakan agar Luhut bersedia membuka big data tersebut. Bahkan, mereka menyebut Luhut otoriter.

"Otoriter nih," sahut mahasiswa.

"Kalau saya otoriter, saya enggak bakal samperin kamu," jawab Luhut.

Kemudian, para mahasiswa tetap bertahan dengan kehendaknya dan meminta Luhut membuka big data soal 110 juta warganet yang ingin pemilu ditunda.

Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus bertanggung jawab soal klaim big data tersebut.

"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.

"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.

Dalam perdebatan itu, Luhut menegaskan kepada para mahasiswa bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Kemudian, mahasiswa juga menyebut Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode. Hal ini berdasarkan pemberitaan di media massa.

Lantas Luhut menepis tudingan itu. Ia mengatakan, dirinya tidak pernah mengusulkan wacana tersebut.

"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan) itu juga mengaku tidak pernah menyuruh partai politik menyuarakan kedua wacana itu.

"Siapa yang bilang saya minta jabatan presiden sampai tiga periode," ujar Luhut.

Klaim big data

Sebelumnya, Luhut pernah menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas big data soal penundaan pemilu.

Seusai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022), Luhut mengeklaim bahwa dirinya tidak mengada-ada soal data 110 juta warganet yang meminta pemilu ditunda.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

Luhut mengaku banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia mengatakan, banyak yang bertanya kepadanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga menegaskan, dirinya tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas wacana tersebut.

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

"(Kalau) MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata Luhut.

Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Luhut mengeklaim bahwa terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Klaim serupa lebih dulu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan, banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subyek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).