Operasi Patuh Jaya 2022 Tak Prioritaskan Tilang, Kakorlantas: Saya Harap Tidak Ada Kesan Cari-cari Kesalahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi menyebutkan, penerapan sanksi tilang bukan prioritas utama dalam Operasi Patuh 2022.

Menurut dia, dalam operasi kali ini, kepolisian tidak menitikberatkan pada target jumlah penindakan yang dilakukan petugas terhadap pelanggar lalu lintas.

"Dalam tanda kutip, melakukan penindakan kepada para pelangagar sebanyak-banyaknya, tidak," ujar Firman dalam apel gelar pasukan di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/6/2022).

Dalam pelaksanaannya, kata Firman, penindakan terhadap para pelanggar dengan sanksi tilang hanya akan diterapkan menggunakan Electronic Law Traffic Enforcement (ETLE).

"Kami akan diaksistensi pada kegiatan operasi tahun ini dengan menggunakan teknologi ETLE," kata Firman.

Sementara itu, Firman mengatakan bahwa Operasi Patuh 2022 harus mengedepan upaya preventif dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan ketertiban berlalu lintas.

Dengan begitu diharapkan tidak ada kesan di masyarakat bahwa petugas mencari-cari kesalahan para pengendara selama operasi berlangsung.

"Saya harapkan tidak ada kesan mencari-cari kesalahan. Saya minta komunikasikan dengan baik, sehingga masyarakat bisa mengerti," ungkap Firman.

"Kita bisa meminta bantuan teman-teman media untuk memastikan apa tujuan kami, apa kegiatan yang kami laksanakan," sambung dia.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2022 yang digelar oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai diberlakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Senin (13/6/2022) hari ini.

Operasi yang bertujuan untuk mengajak masyarakat tertib dalam berlalu lintas itu akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan yakni 13–26 Juni 2022.

Dalam pelaksanaannya, ada delapan pelanggaran yang disasar selama operasi berlangsung.

Berikut sasaran pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan:

1. Knalpot bising

Pengendara yang menggunakan knalpot bising atau tidak sesuai standar pabrik akan ditindak dengan Pasal 285 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pengendara yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

2. Gunakan Rotator

Kendaraan pribadi atau pelat hitam yang menggunakan rotator tidak sesuai peruntukannua akan ditindak dengan Pasal 287 ayat 4 UU LLAJ.

Pengendara yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

3. Balap liar

Pelaku balap liar akan ditindak sesuai Pasal 297 juncto Pasal 115 huruf b UU LLAJ.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku balap liar akan diberikan sanksi kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 3 juta.

4. Melawan arus

Pelanggar yang kedapatan melawan arus akan ditindak sesuai Pasal 287 UU LLAJ.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelanggar akan diberi sanksi denda paling banyak Rp 500.000.

5. Menggunakan ponsel saat berkendara

Pengandara yang menggunakan ponsel saat berkendara dapat ditindak dengan Pasal 283 UU LLAJ.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengendara dapat dikenakan sanksi paling banyak Rp 750.000.

6. Tidak menggunakan helm

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau mengenakan helm tidak bertaraf standar nasional Indonesia (SNI) dapat ditindak dengan Pasal 291 UU LLAJ.

Pengendara yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 250.000.

7. Tidak pakai sabuk pengaman

Pengemudi yang tak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman akan ditindak dengan Pasal 289 UU LLAJ.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pengendara akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 250.000.

8. Motor membonceng lebih dari satu penumpang

Pengendara sepeda motor yang membonceng penumpang lebih dari satu orang bakal ditindak dengan Pasal 292 UU LLAJ.

Bagi pemotor yang melanggar pasal tersebut akan diberi sanksi denda paling banyak Rp 250.000.