Sosok Sunny Tanuwidjaja yang Tinggalkan PSI demi Dukung Anies, Pernah Terseret Kasus Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sunny Tanuwijaya mengundurkan diri sebagai seorang Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sunny meninggalkan partai yang ikut didirikannya itu karena memilih jalan politik yang berbeda. 

Sunny memilih merapat dan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Sementara itu, PSI sampai saat ini masih menjadi oposisi bagi Anies. 

Partai dipimpin Giring Ganesha itu konsisten menjadi oposisi sejak jagoan mereka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikalahkan Anies pada Pilkada 2017 lalu. 

Sunny pun dulunya adalah sosok yang dekat dengan Ahok. Kedekatan Ahok dan Sunny sudah terbangun sejak 2010. 

Hubungan Ahok dan Sunny

Ahok mengungkap awal kedekatannya dengan Sunny berawal pada tahun 2010, saat ia datang ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan salah salah satu perkumpulan orang Indonesia di negeri Paman Sam itu. 

Sunny adalah salah satu anggota perkumpulan itu. 

Menurut Ahok, saat di AS itu ia sempat melontarkan keinginannya menjadi Gubernur DKI. Keinginannya itu kemudian mendapat dukungan dari Sunny dan rekan-rekannya di perkumpulan tadi.

Setelah itu, kata Ahok, Sunny kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mendampinginya.

Saat itu, selain berstatus sebagai mahasiswa S3 di Northern Illinois University, Sunny sudah tercatat sebagai salah satu peneliti di Central for Strategic and International Studies (CSIS).

"Saya juga senanglah dia bisa bicara soal politik, memang dia sekolah itu. Terus ikut sampai saya jadi wagub. Makanya saya bilang mau dinamai staf khusus susah juga, karena saya gaji dia juga enggak. Dia kerja sama perusahaan lain," ujar Ahok.

Menurut Ahok, Sunny memiliki kemampuan dan analisa politik yang baik. Namun, Ahok mengaku semua kebijakannya tidak bisa disetir oleh siapapun, termasuk oleh Sunny.

Ia menyebut Sunny pernah mencoba mengaturnya, namun Ahok kemudian malah balik memarahinya.

"Kalau lo terlalu dalam ngatur gue ya ayo ribut, pasti gue ribut. Termasuk ngatur gue ke tv. Gue enggak mau diatur. Emang lo pikir gampang ngatur gue," ucap Ahok.

Terseret Kasus Reklamasi

Pada medio 2016, Sunny turut terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek reklamasi yang diselidiki KPK. 

Namanya disebut-sebut dalam kasus suap rancangan peraturan daerah (raperda) proyek reklamasi yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Sanusi menyebut Sunny terlibat sebagai perantara yang menghubungkan antara Ahok, Pemprov DKI Jakarta dan pengembang reklamasi.

Belakangan, KPK pun melayangkan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap seseorang Sunny. 

Pencegahan itu dilakukan agar Sunny bisa dengan mudah diperiksa dalam kasus yang juga menyeret nama dua perusahaan properti kelas kakap, Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group, itu.

Saat akhirnya diperiksa KPK, Sunny pun membantah tuduhan bahwa ia menjadi perantara.

Ia mengakui memang kerap membantu menyusun jadwal Ahok, namun tak hanya untuk bertemu dengan pengembang, tapi masyarakat DKI lainnya. 

"Bukan cuma pengembang, kan biasanya Pak Ahok bisa ketemu mereka sendiri, kadang minta bantu saya jadwalkan," ujar Sunny.

Selain itu, Sunny juga membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan komunikasi intens dengan pengembang dan DPRD DKI terkait reklamasi pantai utara Jakarta. 

"Pertama kalau lihat pembahasan raperda yang dilakukan sejak 2014 ya, pembicaraan dua kali saya dengan Pak Sanusi sih saya kira enggak bisa dikategorikan intens," ujar Sunny saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, 5 September 2016.